Kucuri Insentif Fiskal ke Kendaraan Listrik, Pemerintah Disarankan Pungut Cukai Emisi

Jakarta: Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menawarkan kepada pemerintah membuat skema cukai emisi untuk membantu pembiayaan insentif fiskal terhadap kendaraan listrik (EV).

Pasalnya, Andry mengungkapkan pihaknya telah melakukan penelitian terhadap semakin besar emisi yang dikeluarkan dari kendaraan Internal Combustion Engine (ICE) maka semakin membebani kondisi fiskal negara.

"Ternyata benar, kita coba untuk tahun 2024 kita lihat populasi kendaraan, kita plotting emisi kendaraan dengan beban fiskal dari konsumsi bahan bakar. Ternyata positif, artinya semakin besar emisi kendaraan yang dihasilkan oleh sebuah unit kendaraan itu semakin besar juga beban fiskal dari konsumsi bahan bakarnya," ucap Andry, dikutip Minggu, 12 Oktober 2025.

Hal itu menandakan, emisi merupakan eksternalitas negatif yang kalau terus-menerus tidak ada langkah upaya untuk memberikan disinsentif, maka ia kembali meningkatkan beban fiskal negara.
 
"Untuk itu dalam hal ini Indef mencoba untuk memberikan alternatif ekstensifikasi cukai, di mana kalau kita berbicara mengenai cukai, cukai emisi ini masih belum ada. Kami mencoba untuk memberikan alternatif solusi bahwa bagaimana kalau kita cukai kan kendaraan yang beremisi. Semakin besar emisinya, semakin besar (cukainya)," sebut Andry.

Andry pun mengasumsikan untuk memberikan cukai terhadap kendaraan ICE di mana kurang lebih pemerintah bisa mengamankan sebesar Rp32 juta untuk satu kendaraan.

Potensi kehilangan pajak

Sebagaimana diketahui, berdasarkan perhitungan Indef, apabila terdapat 2 juta kendaraan listrik di 2030 sesuai dengan roadmap, maka forgone revenue dari EV berpotensi lebih besar daripada penghematan BBM yakni bisa mencapai Rp93 triliun. Artinya, apabila pemerintah terus-menerus memberikan model insentif fiskal kepada EV yang seperti sekarang, pemerintah akan kehilangan potensi untuk memajaki sebesar Rp93 triliun.

"Jadi kami melihat bahwa dia bisa menutupi 11 persen dari forgone revenue yang diberikan oleh pemerintah terhadap EV. Jadi ini kompensasi atas potensi kehilangan perekonomian pajak dari EV," kata dia.

"Karena kalau tanpa kita memberikan seperti ini, ini pada akhirnya pemerintah akan menanggung terus-menerus gitu. Sedangkan kita butuh insentif EV untuk menekan agar EV kita masuk ke dalam economic of scale dan juga pada akhirnya terdepan harganya terjangkau di masyarakat," bebernya.