Pengusaha Berikan CSR di Program 3 Juta Rumah, Maruarar Minta Saran KPK

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 18 Maret 2025. Dia meminta saran terkait pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan, dalam program tiga juga rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Tadi juga sudah mendapatkan arahan bahwa CSR itu diperkenankan,” kata Ara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip pada Rabu, 19 Maret 2025.

Ara mengatakan, KPK memberikan lampu hijau untuk pemerintah mengelola dana CSR dari pihak swasta dalam program tiga juta rumah ini. Asalkan, lanjutnya, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Selama itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk keperluan kantor. Jadi bukan untuk keperluan pribadi,” ucap Ara.
 

Baca juga:  KPK: Pemanggilan Ridwan Kamil Dibutuhkan untuk Konfirmasi

Jaminan dari KPK ini membuat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman lega. Ara mengaku tidak khawatir terseret urusan hukum di masa depan jika mengizinkan jajarannya menerima CSR dari perusahaan untuk memaksimalkan program hunian.

“Ini jadi ada sebuah kepastian hukum bahwa itu bisa dilakukan sesudah hari bahwa itu bisa dilakukan sesudah hari ini kami mendapatkan arahan yang jelas dan tegas dari KPK,” ujar Ara.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengingatkan pemerintah untuk mendata masyarakat penerima program rumah dari pemerintah. Dia tidak mau ada segelintir orang memperkaya diri atas nama rakyat miskin.

“Dan inilah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi atau kepada kantong-kantong yang tidak sah,” kata Johanis.