Dedi Mulyadi: Calon Dirut Bank BJB Harus Independen dan Bebas Lobi Politik

Bandung: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan kewenangan terhadap jajaran Bank BJB untuk mencari direktur utama dengan cara proses seleksi secara terbuka. Hal itu menyusul pengunduran diri Dirut Bank BJB, Yuddy Renaldi, pada Selasa, 4 Maret 2025.

Dedi mengatakan, memberikan kewenangan penuh terhadap perangkat Bank BJB agar melakukan seleksi langsung untuk menentukan sosok direktur utama. Dedi pun tidak akan turut campur dalam proses seleksi calon Dirut BJB.

"Untuk itu saya memberikan kewenangan penuh pada lembaga yang memiliki otoritas melakukan seleksi terhadap calon Dirut Bank Jabar. Dirut-nya bisa berasal dari mana saja. Yang penting memiliki beberapa kualifikasi," kata Dedi di Bandung, Kamis, 6 Maret 2025.

Dedi menegaskan, dalam proses seleksi jabatan tersebut harus mengedepankan independensi. Artinya, sosok penggantinya nanti harus dari kalangan yang bersih dan tidak terafiliasi pihak manapun. 

"Yang pertama saya ingin mengedepankan independensi yang namanya bank itu harus independen. Saya sampaikan bahwa tidak boleh ada langkah-langkah politik, intervensi-intervensi politik, lobi-lobi politik untuk kepentingan pemilihan Dirut Bank Jabar," beber Dedi.

Namun Dedi menuturkan jika calon dirut yang akan diseleksi harus memilili empat kualifikasi, yaitu pertama harus bisa melakukan restrukturisasi jabatan di BJB. Sehingga bank daerah ini menjadi lembaga yang ramping. Tidak terlalu banyak orang. jumlah direkturnya cukup tiga orang, komisarisnya cukup tiga orang. Strukturnya tidak boleh ada wakil-wakil-wakil.

"Saya enggak tahu istilah perbankan nya apa. Kalau dalam bahasa saya enggak boleh lagi ada wakil direktur. Wakil manajer enggak boleh. Cukup satu aja direktur manajer. Itu yang pertama," tegasnya.

Selain itu Dedi pun meminta sosok yang menjadi dirut harus mampu melakukan strukurisasi sumber daya manusia. Sebab, Dedi menginginkan sumber daya manusia (SDM) yang dianggap tidak mumpuni di BJB harus berani dikeluarkan sebagai upaya kredibilitas lembaga perbankan.

"Pegawainya jangan numpuk seperti hari ini. Ini adalah bagian apalagi pegawai-pegawai yang mohon maaf tanda kutip katanya karena anak pejabat jadi pegawai BJB. Enggak boleh lagi BJB itu bukan sekretariat daerah," ungkapnya.