Kemenhut-DPR Dukung Perhutanan Sosial Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat

Jakarta: Kementerian Kehutanan dan DPR berkomitmen menjadikan perhutanan sosial sebagai pilar penting pemerataan ekonomi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan Gelar Karya Perhutanan Sosial Proyek Strengthening Social Forestry (SSF) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, Sabtu, 21 Juni 2025.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan perhutanan sosial kembali ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu bertujuan memastikan penguasaan dan pemanfaatan lahan, termasuk kawasan hutan, berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

“Dulu rakyat hanya bisa melihat hutan dari jauh, sekarang mereka diundang masuk, tidak hanya untuk menjaga kelestariannya, tetapi juga memanfaatkannya untuk kesejahteraan,” ujar Menhut seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu, 22 Juni 2025.

Pemerintah telah memberikan akses legal kepada masyarakat atas lebih dari 8,3 juta hektare kawasan hutan melalui 11.015 surat keputusan (SK) yang melibatkan 1,4 juta kepala keluarga (KK). Terdapat potensi sekitar 5 juta hektare lahan yang bisa didorong untuk dikelola melalui skema perhutanan sosial.

Salah satu wujud konkret dari keberhasilan program ini adalah pelepasan ekspor perdana kopi sebanyak 8 ton dari Koperasi Luhak Bungsu ke Dubai. Kegiatan itu dilakukan langsung Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto dan Menteri Kehutanan sebagai bagian dari rangkaian acara Gelar Karya.

Siti Hediati menegaskan perhutanan sosial adalah solusi nyata untuk menurunkan kemiskinan di desa-desa sekitar hutan sekaligus menjaga stabilitas lingkungan nasional.

“Program ini tidak hanya memberi legalitas kepada masyarakat untuk mengelola hutan, tetapi juga membuka akses pendapatan, lapangan kerja, dan keamanan usaha. Tidak ada lagi petani takut dikejar-kejar polisi hutan,” jelas dia.
 

Baca Juga:  Kades Terban Inisiatif Buka Lahan Ketahanan Pangan untuk Satwa Hutan

Dia juga menyampaikan dukungan konkret DPR melalui kebijakan lintas sektor, termasuk subsidi pupuk bagi petani hutan yang telah resmi diakomodasi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2025. Menurut dia, itu adalah pertama kalinya petani hutan secara khusus dimasukkan sebagai penerima subsidi pupuk.

Dalam kesempatan tersebut, Titiek Soeharto, sapaan akrab Siti Hediati, mengapresiasi kolaborasi lintas lembaga, termasuk Kementerian Pertanian dan Badan Karantina, dalam mendukung keberhasilan komunitas kopi perhutanan sosial.

“Kami mendorong agar model seperti ini bisa ditiru daerah-daerah lain. Perhutanan Sosial telah menjadi contoh program konkrit yang memberi dampak langsung kepada rakyat,” kata dia.

Gelar Karya Perhutanan Sosial Proyek SSF sendiri dilaksanakan untuk merayakan capaian kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), memperkuat jejaring usaha, serta menampilkan inovasi dan praktik terbaik dari berbagai daerah. Kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, DPR RI, mitra pembangunan, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat.