Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman. (Metrotvnews.com/ Aditya Prakasa).
Bandung: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah (Jabar) menjalankan percepatan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Hal itu dilakukan untuk merespons adanya surat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada pemerintah daerah soal permintaan mempercepat belanja tahun ini.
Dalam surat bernomor S-662/MK.08/2025 itu, Purbaya memberikan empat poin instruktuksi. Salah satunya memanfaatkan dana simpanan di perbankan untuk mendukung program dan proyek daerah.
Menindaklanjuti hal tersebut, Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, beberapa upaya sebelumnya sudah dilakukan. Bahkan, saat ini telah dibentuk satgas khusus untuk mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah.
"Saat ini kami tengah menyiapkan satgas khusus untuk nongkrongin tiap hari, tiap minggu. Ini semata-mata untuk memastikan pendapatan daerah optimal, belanja daerah optimal sehingga berdampak terhadap perekonomian daerah," kata Herman di Bandung, Selasa, 11 November 2025.
Herman mengatakan, salah satu variabel laju pertumbuhan ekonomi adalah
goverment atau belanja pemerintah. Dia pun memastikan akan memaksimalkan hal itu sesuai dengan arahan dari
Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Karena kalau belanja daerahnya cepat cair dibelanjakan, pasti ada serapan tenaga kerja, ada pembelian barang, jasa, dan lain sebagainya. Ini kan memutarkan roda perekonomian," ucap Herman.
Herman menjelaskan, secara umum ada empat laju pertumbuhan ekonomi, yaitu
government spending, belanja pemerintah,
consumption, konsumsi masyarakat,
investment, investasi, dan ekspor-impor. Dia mengaku, pemerintah saat ini sangat serius dalam mengoptimalkan empat faktor tersebut.
"Semuanya kami tongkrongin,
government spending Alhamdulillah, kami terdepan terus nih. Ya setiap dievaluasi oleh
Kementerian Dalam Negeri kami terdepan karena memang serius sih. Bahkan super serius, bukan serius lagi, super serius," jelas Herman.
Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman. (Metrotvnews.com/ Aditya Prakasa).
Dalam instruksi Kemenkeu juga terdapat poin yang meminta pemerintah daerah melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan belanja APBD serta pengelolaan dana daerah hingga akhir 2025. Herman menyatakan, hal itu dilakukan setiap bulan.
"Evaluasinya bukan hanya bulanan, mingguan, sampai harian. Kan RKUD aja rekening kas umum daerah sama pak Gubernur kan dipublikasikan tiap hari. Per hari kemarin Rp2,7 triliun. Itu dinamis bukan berarti uangnya disimpan, diendapkan enggak, enggak ada pengendapan uang. Yang ada adalah itu tadi akselerasi. Uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Dinamis terus," ucap Herman.
Saat ini, Pemprov Jabar tengah gencar melakukan pembangunan dengan memaksimalkan belanja dari APBD. Berdasarkan data per Senin, 10 November 2025, pendapatan daerah Jawa Barat sudah menembus 81,22 persen.
Sementara, realisasi pendapatan dari volume APBD Rp32 triliun 2025, sudah mencapai kurang lebih Rp25,4 triliun. Adapun dari sisi belanja daerahnya sudah di angka Rp23,2 triliun atau ekuivalen dengan 72,67 persen.
"Sekali lagi, pendapatan daerah 81,22 persen, sementara belanja daerahnya realisasi per hari kemarin 72,67 persen, dan kami pacu terus ya agar realisasinya bisa optimal. Kan Pak Gubernur mengharapkan ya semaksimal mungkin di akhir tahun ya sampai 100 persen APBD bisa kita serap," kata Herman.
Streaming