Kementerian PU Diminta Evaluasi Aturan Teknis terkait Inpres Jalan Daerah

Jakarta: Anggota Komisi V DPR Teguh Iswara Suardi meminta pemerintah mengevalusi persyaratan teknis bantuan Inpres Jalan Daerah (IJD). Pemerintah daerah kerap terkendala mengakses bantuan itu, khususnya terkait dengan persyaratan teknis lebar jalan minimal 5,5 meter. 

"Banyak jalan akses pertanian dan perkebunan yang sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan, namun tidak memenuhi syarat lebar 5,5 meter," tegas Teguh dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

Teguh menilai ketentuan tersebut tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi di lapangan. Terutama, di daerah-daerah yang menjadikan jalan pertanian dan perkebunan sebagai prioritas utama sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung swasembada pangan.

"Bahkan jalan nasional saja di beberapa wilayah masih ada yang lebarnya hanya empat meter. Jika aturan ini dipaksakan, kami khawatir daerah-daerah tersebut akan kesulitan mendapatkan bantuan," tegasnya.

Ia mendorong Kementerian PU melakukan evaluasi terhadap aturan tersebut dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung visi ketahanan pangan nasional.
 

Baca juga: NasDem Dukung Penambahan Anggaran Institusi Penegak Hukum

Legislator Partai NasDem itu juga menegaskan pentingnya penanganan bencana banjir dalam perencanaan anggaran 2026. Ia menyoroti alokasi anggaran di sektor sumber daya air (SDA), khususnya untuk pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Dalam RAPBN 2026, hanya tercatat 16 km untuk pengendali banjir dan 4 km untuk pengamanan pantai secara nasional.

"Kami mempertanyakan apakah dengan anggaran sebesar itu cukup untuk menjangkau wilayah-wilayah rawan banjir di seluruh Indonesia? Di daerah kami, Sulawesi Selatan, banjir terjadi hampir setiap tahun dan melanda kawasan pesisir seperti Maros, Pangkep, Barru, hingga Parepare," ujarnya.

Teguh juga mengkritisi rendahnya proporsi anggaran darurat bencana dalam pagu tambahan sebesar Rp68,88 triliun, yang hanya menyisihkan Rp0,55 triliun untuk penanganan bencana.

"Hampir semua anggota DPR menyuarakan masalah banjir di dapil masing-masing. Ini menunjukkan bahwa isu kebencanaan sudah menjadi masalah nasional. Jika tidak kita tangani serius, pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan pun akan terus terdampak," ujarnya.

Teguh menegaskan bahwa penanganan bencana harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Jika bencana seperti banjir terus dibiarkan tanpa penanganan sistemik, maka biaya pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan terus membengkak setiap tahun.

"Kalau kita bisa menyelesaikan persoalan bencana dari hulu, maka ke depan biaya preservasi bisa lebih rendah, pembangunan lebih efisien, dan hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.