Tiongkok Pertimbangkan Kirim Pasukan Peacekeeping ke Ukraina

Beijing: Tiongkok tengah mempertimbangkan untuk bergabung dalam misi penjaga perdamaian di Ukraina di tengah ketegangan yang terus meningkat antara Rusia dan Ukraina. Langkah ini diyakini dapat menjadi faktor penting dalam mengubah sikap Rusia terhadap pasukan penjaga perdamaian di wilayah Ukraina.

Melansir RBC Ukraine pada Sabtu, 22 Maret 2025, Tiongkok sedang mengevaluasi kemungkinan untuk bergabung dalam misi penjaga perdamaian di Ukraina dengan terlebih dahulu meminta pendapat dari mitra-mitra Eropa. 

Menurut Kyiv Independent pada Minggu, 23 Maret 2025, seorang sumber diplomatik Uni Eropa menyatakan bahwa "keikutsertaan Tiongkok dalam 'koalisi negara yang bersedia' berpotensi meningkatkan penerimaan Rusia terhadap pasukan penjaga perdamaian di Ukraina." Sumber tersebut menambahkan bahwa situasi ini "sangat sensitif" dan memerlukan pendekatan yang hati-hati dari semua pihak.

Ide mengenai pengiriman pasukan penjaga perdamaian ini muncul menjelang KTT yang akan digelar di Paris pada Kamis, 27 Maret 2025. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkapkan bahwa tujuan utama KTT tersebut adalah untuk memperjelas komitmen jangka pendek dalam mendukung Ukraina, termasuk potensi pengiriman pasukan penjaga perdamaian jika terjadi gencatan senjata. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga dijadwalkan hadir dalam KTT ini untuk membahas dukungan lebih lanjut bagi Ukraina di tingkat internasional.

Melansir RBC Ukraine, Tiongkok sebelumnya telah menunjukkan posisi netral dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Beijing secara konsisten menggambarkan perang ini sebagai "krisis" dan menyerukan solusi damai.

Pada Februari 2023, Tiongkok mengajukan "rencana perdamaian" untuk Ukraina yang mencakup seruan untuk melanjutkan negosiasi dan kritik terhadap sanksi internasional. Pada musim gugur 2024, Tiongkok dan Brasil diketahui telah menyusun "rencana perdamaian bersama," tetapi rencana tersebut tidak mencakup ketentuan utama yang diatur dalam Piagam PBB.
 

Baca Juga: Kesepakatan Mineral AS-Ukraina Segera Rampung, Trump Klaim Perang Akan Berakhir

Pada 18 Maret 2025, juru bicara Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Tiongkok, Li Ming, menyatakan bahwa Tiongkok siap bergabung dalam upaya rekonstruksi pascaperang di Ukraina. "Bantuan ini akan dilakukan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak dan dalam kerangka hukum internasional," ujar Li Ming.

Namun, keikutsertaan Tiongkok dalam misi penjaga perdamaian masih menjadi isu kontroversial. Rusia secara konsisten menolak gagasan pasukan penjaga perdamaian dari Eropa atau NATO yang ditempatkan di wilayah Ukraina. Meski demikian, keterlibatan Tiongkok dinilai dapat memberikan pengaruh diplomatik yang besar, mengingat hubungan strategis antara Beijing dan Moskow.

Kyiv Independent melaporkan bahwa koalisi negara yang bersedia dipimpin oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Koalisi ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina jika terjadi gencatan senjata dengan Rusia, termasuk kemungkinan pengiriman kontingen militer untuk memperkuat militer Ukraina.

Presiden Ceko Petr Pavel juga menyatakan bahwa negaranya bersedia berpartisipasi dalam misi tersebut jika koalisi yang kuat terbentuk.

"Jika ada kelompok negara Eropa yang kuat yang bersedia memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina, saya yakin Republik Ceko harus menjadi bagian dari mereka," ujar Pavel pada Sabtu, 22 Maret 2025.

Amerika Serikat juga sedang mempertimbangkan pembicaraan baru dengan Rusia dan Ukraina mengenai gencatan senjata. Namun, Presiden Macron menilai bahwa penolakan Moskow untuk menyetujui gencatan senjata hanya menunjukkan bahwa Rusia tidak memiliki niat serius untuk berdamai.

Langkah Tiongkok untuk bergabung dalam misi penjaga perdamaian ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan peran diplomatiknya di panggung internasional. Selain itu, kehadiran Tiongkok dalam koalisi ini juga dinilai dapat memperkuat posisi Ukraina di meja perundingan dan meningkatkan tekanan terhadap Rusia untuk mematuhi kesepakatan damai.