Bos BPJS Kesehatan: Orang Miskin Kalau Sakit Dilarang Bayar

Jakarta: Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa layanan jaminan kesehatan nasional telah membantu masyarakat miskin mendapatkan akses pengobatan tanpa harus membayar, asalkan mereka menjadi peserta aktif BPJS.

“Kalau dulu sebelum ada BPJS, orang miskin dilarang sakit. Sekarang saya sampaikan, orang miskin kalau sakit dilarang bayar, asal menjadi peserta aktif BPJS,” kata Ali Ghufron dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.

Ghufron menjelaskan bahwa dana BPJS Kesehatan berasal dari iuran peserta dan seluruh hasil pengelolaannya dikembalikan untuk kepentingan peserta. “Yang dititipkan oleh peserta sehingga nih dananya, dananya peserta, hasil pengelolaannya seluruhnya pun untuk kepentingan peserta,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tren peningkatan jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sejak pertama kali program ini dijalankan. Pada tahun 2014, hanya ada 1.681 rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, sedangkan saat ini jumlahnya telah meningkat drastis menjadi 3.162 rumah sakit.

“Kebetulan kami beruntung waktu itu ditugasi sebagai ketua tim persiapan BPJS. Nah itu baru 1.681 rumah sakit yang kerja sama, kemudian naik-naik. Sekarang 3.162 rumah sakit, jadi naiknya itu tajam sekali,” ungkapnya.

Baca juga: Tidak Semua Penyakit Ditanggung BPJS Kesehatan, Ini Daftarnya

Selain itu, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan juga melonjak signifikan. Dari hanya 133 juta peserta pada tahun 2014, kini telah mencapai 278.096.343 peserta atau sekitar 98,4 persen dari total penduduk Indonesia. Meski begitu, ia mengakui masih ada peserta yang tidak aktif karena kendala keuangan atau kurangnya kesadaran untuk terus membayar iuran.

Menurut penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), keberadaan BPJS Kesehatan telah berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan. “Yang menarik ini berikutnya diteliti oleh teman-teman UI, LPEM UI, itu dengan adanya BPJS itu mencegah atau paling tidak mengurangi kemiskinan,” katanya.

Di sisi lain, Ghufron menyoroti perbedaan tren jumlah rumah sakit di berbagai negara. Ia mencatat bahwa jumlah rumah sakit di Indonesia terus meningkat, berbeda dengan negara-negara seperti Jerman dan Estonia yang mengalami penurunan jumlah rumah sakit.

“Yang menarik, kalau kita lihat jumlah rumah sakit itu naik terus. Di Jerman itu turun, di Estonia tinggal separuh, di Indonesia meningkat terus,” ujarnya.

Ghufron menegaskan bahwa program ini terus berkembang untuk memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Namun, ia tetap mengingatkan bahwa manfaat ini hanya bisa dirasakan jika masyarakat aktif dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.