Politikus NasDem Lisda Hendrajoni Terus Perjuangkan Nasib Guru Madrasah di Indonesia

Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, berkomitmen akan memperjuangkan nasib guru madrasah yang tersandung sejumlah permasalahan.

Terutama, guru inpassing atau guru non-aparatur sipil negara (ASN) di bawah Kementerian Agama (Kemenag) yang dihadapkan dengan masalah tunggakan tunjangan, kejelasan status, hingga keterbatasan fasilitas penunjang pendidikan.

“Kami dari Komisi VIII senang bertemu dengan bapak ibu perwakilan guru madrasah se-Indonesia, tentunya permasalahan satu-satu harus dilakukan sesuatu,” ujar Lisda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR dengan Perkumpulan Guru Inpassing Nasional, di Kompleks Parlemen,  Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu mengatakan, Komisi VIII akan segera berkoordinasi dengan pemerintah dalam memetakan dan menindaklanjuti permasalahan guru madrasah.

“Kami dari Komisi VIII juga bermitra dengan Kementerian Agama, tentu akan berkoordinasi juga dengan kementerian lain yang terkait sehingga permasalahan dapat satu-satu dituntaskan, karena saya sendiri merasa kita sama-sama menangis, bagaimana guru di daerah. Kami sering turun ke lapangan, banyak permasalahan. Fasilitasnya, sekolahnya, tunjangan, bagaimana menjadi P3K,” ungkap Lisda.
 

Baca juga: 15 Ribu Guru PAI Ikuti Uji Pengetahuan PPG Secara Daring

Menurutnya, status kepegawaian para guru inpassing masih gamang dan belum mendapatkan kepastian. Maka ia meminta pemerintah untuk mencari titik temu agar pengabdian dan dedikasi para guru dalam mendidik anak bangsa dapat mendapatkan perhatian.

“Kita menuju proses menjadi pegawai tetap tapi kalau kita masih karut marut, ada honorer selama 10-20 tahun, bahkan sampai masuk masa pensiun tidak diangkat juga. Bingung mau yang mana kita ikuti,” paparnya.

Lisda optimistis, di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah uraian permasalahan yang dihadapi para guru akan dituntaskan.

“Tentu kita berharap, permasalahan ini sama-sama akan kita sampaikan kepada pemerintah menjadi bahan perhatian untuk segera terselesaikan dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo, karena beliau sangat perhatikan masalah pendidikan,” ujarnya.

Untuk itu, ia menyatakan sejumlah aspirasi para guru akan menjadi catatan, sehingga Komisi VIII akan menguraikan permasalahan dan segera mengambil langkah bersama pemerintah dalam menata ulang pendidikan nasional.

“Ini juga banyak catatan inshaallah akan menjadi catatan bagi kami di Komisi VIII. Kita sama-sama berjuang, berdoa, inshaallah mudahkan langkah kita ke depan,” pungkasnya.