KPK Minta Eks Bendahara Amphuri Jelaskan Soal Pengelolaan Kuota Haji Khusus

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya mengulik pertemuan eks Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri) Tauhid Hamdi (TH) dengan sejumlah pejabat di Kementerian Agama (Kemenag). Tauhid juga diminta menjelaskan cara pengelolaan kuota haji khusus tambahan.

“Saudara TH, saksi didalami terkait pertemuan dengan pihak di Kementerian Agama dan pengelolaan kuota haji khusus tambahan,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 September 2025.

Budi menjelaskan, Tauhid diperiksa pada Kamis, 25 September 2025. Keterangan dari eks Bendahara Amphuri itu dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.

Budi enggan memerinci jawaban Tauhid saat diperiksa penyidik. Saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus ini.
 

Baca juga: Selain Jabar dan Jateng, Sulsel Jadi Wilayah dengan Penerimaan Kuota Haji Tambahan Terbanyak 2024

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Ilustrasi ibadah haji. Foto: Dok. MCH.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025.