FGD dengan Himapolineo, Baleg Tampung Aspirasi Mahasiswa

Jakarta: Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapolineo) wilayah VI dan Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini bertujuan memperkuat partisipasi publik, terutama dalam penyusunan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila.

FGD Himapolinea dan Baleg bertajuk Menguatkan Demokrasi melalui Meaningfull Participation: Penyerapan Aspirasi dalam Rangka Penyusunan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. Sekitar 230 peserta dari berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Wijaya Kusuma, UIN Mataram, Universitas Negeri Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Universitas Udayana hadir dalam forum diskusi ini.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, menegaskan FGD yang digelar Baleg DPR RI bersama mahasiswa bukan sekadar forum diskusi, tetapi wujud nyata dari Meaningful Participation. Dia menekankan aspirasi mahasiswa juga berpeluang memengaruhu arah kebijakan.

"Jangan sampai forum seperti ini hanya jadi formalitas, karena esensinya adalah membuka ruang bebas bagi masyarakat untuk terlibat aktif. Dengan begitu, proses legislasi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila bisa lahir dari dialog, gotong royong, dan aspirasi yang inklusif," kata Bob Hasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 16 September 2025.

Bob Hasan menekankan keterbukaan menjadi kunci dalam proses dialog. Dia mengapresiasi seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa, sekalipun pendapat itu tidak sepenuhnya menyentuh substansi. Menurut dia, aspirasi mahasiswa tetap bernilai karena mencerminkan keberagaman cara pandang masyarakat. 

“Itulah Pancasila yang universal, luas, dan menjadi milik bangsa kita. Pandangan yang muncul dari mahasiswa adalah bentuk nyata bagaimana Pancasila dihayati secara beragam,” ungkap Bob Hasan.

Menurut dia, demokrasi Indonesia tetap berlandaskan pada nilai Pancasila, bukan pada paham liberal atau bebas tanpa batas. 

“Demokrasi kita ada dalam sila ke-4 dan sila ke-5, tetapi tetap dijaga oleh sila 1, 2, dan 3. Jadi jangan membuat ideologi itu rumit. Ideologi harus dipahami secara sederhana, ide, gagasan, dan logika,” kata Bob Hasan.



Ketua Umum Himapolindo, Thariq Rifqy Verdyansyah, menyampaikan partisipasi bermakna (meaningful participation) bukan sekadar hadir dalam forum atau memberi komentar singkat, melainkan keterlibatan rakyat secara aktif dan substansial dalam menentukan arah kebijakan. 

"Negara demokratis harus membuka ruang dialog yang sejati, di mana suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi juga diintegrasikan dalam setiap keputusan," kata Thariq. 
 

Baca Juga:  Mahasiswa Gelar Aksi Damai Kawal Tuntutan 17+8 di Gedung DPR RI

Dia juga menyinggung Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, kaha dia, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi nasional tidak boleh jatuh ke tangan segelintir elite atau oligarki. 

"Semangat pasal ini harus menjadi landasan agar kebijakan ekonomi benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak," ungkap Thariq.

Dia menyampaikan dukungan solidaritas pada perjuangan masyarakat tiga desa, yakni Desa Pelanjau Jaya, Desa Teluk Bayur, dan Desa Suka Karya di Kabupten Ketapang Kalimantan Barat, agar tetap semangat mengusung makna Pasal 33 UUD 1945 dalam memperjuangkan lahan yang tengah dikuasai perusahaan sawit.

Dalam diskusi, para pembicara menyoroti isu utama terkait Meaningful Participation, urgensi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, serta tantangan demokrasi Indonesia di tengah arus globalisasi dan oligarki politik. Suasana FGD berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif mahasiswa yang menyampaikan pandangan kritis serta pertanyaan substantif kepada para narasumber.