Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak meminta seluruh partai politik fokus beradu gagasan dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jangan sampai partai fokus ke politik uang.
"Tidak ada materi-materi (penggunaan uang) dalam publikasi yang berbau kampanye untuk mendukung partai politik," kata Johanis melalui keterangan tertulis, Selasa, 26 September 2023.
Di sisi lain, KPK memaksimalkan sosialisasi penolakan politik uang ke masyarakat. Salah satu cara, menggunakan bus antikorupsi.
Kendaraan itu bakal berkeliling Indonesia untuk memberi informasi ke masyarakat. Sehingga, warga berani menolak pemberian uang dari partai maupun calon legislatif saat berkampanye.
"Pada kegiatan roadshow bus ini juga kami berupaya keras supaya tidak terkait dengan partai politik tertentu," ucap Johanis.
Masyarakat diminta menjadi mata KPK untuk mencegah politik uang terjadi jelang Pemilu 2024. Warga diminta melapor jika menemukan politik uang.
"KPK minta masyarakat untuk lapor jika ada calon kepala daerah atau legislatif melakukan tindakan serangan fajar," ujar Johanis.
Sikap masyarakat menolak politik uang diperlukan untuk memajukan daerah mereka. Penolakan politik uang bermuara pada terpilihnya calon yang kompeten yang fokus membenahi daerah, bukan mencari duit untuk mengembalikan modal politik.
Johanis mengatakan politik uang merupakan cikal bakal korupsi pejabat yang terpilih menggunakan cara itu. Sudah banyak contoh kepala daerah yang tertangkap KPK karena korupsi demi mengembalikan modal politik.
"Praktik ini bisa membuat calon kepala daerah melakukan korupsi ketika sudah menjabat karena dari awalnya saja sudah tidak pro-rakyat," tutur Johanis.
