Ilustrasi. Foto: Dok MI
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, kinerja pendapatan negara yang di awal tahun mengalami tekanan, tumbuh semakin baik pada kuartal II 2025. Secara kumulatif, realisasi pendapatan negara semester I-2025 mencapai Rp1.210,1 triliun atau 40,3 persen terhadap APBN tahun 2025.
?"Kontribusi dalam pencapaian pendapatan negara ini bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Kinerja pendapatan negara pada semester I-2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor?," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ?dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Minggu, 6 Juli 2025.
Di sisi lain, kinerja PNBP terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dan volume produksi sumber daya alam. Selain itu, peralihan pengelolaan setoran dividen BUMN ke BPI Danantara turut memengaruhi kinerja PNBP. Adapun penerimaan hibah dikontribusikan baik penerimaan hibah dalam negeri maupun luar negeri.
(Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dok MI)
?Realisasi belanja masih rendah
Selanjutnya, realisasi belanja negara pada semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,9 persen terhadap pagu APBN tahun 2025, atau tumbuh 0,6 persen apabila dibandingkan dengan realisasi belanja negara pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.006,5 triliun (37,3 persen dari pagu APBN tahun 2025) dan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp400,6 triliun (43,5 persen dari pagu APBN 2025).
Pemerintah tetap harus prudent? dalam melaksanakan APBN agar capaian atas target defisit anggaran tetap terjaga. Seiring dengan kinerja pendapatan negara dan belanja negara maka postur APBN sampai dengan semester I-2025 mengalami defisit sebesar 0,81 persen terhadap PDB.
?Pelaksanaan APBN 2025 secara hati-hati dan kredibel
Sri Mulyani menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 secara hati-hati, kredibel, dan responsif terhadap dinamika perekonomian global.
Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Sri Mulyani menjelaskan pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan APBN 2025 dihadapkan pada tantangan besar akibat dinamika lingkungan global yang berubah sangat cepat, serta munculnya prioritas-prioritas baru dari Presiden.
“Pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari Presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan pertahanan dan ketahanan negara kita,” kata dia.
Di tengah ketidakpastian global yang masih akan berjalan, pemerintah memastikan bahwa APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. APBN juga diandalkan untuk menjadi alat penyeimbang atau
stabilizer, shock absorber, sekaligus motor penggerak melalui kebijakan
countercyclical.
“APBN juga diharapkan bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan melakukan tugas untuk mendukung transformasi perekonomian,” ujar Sri Mulyani.