Revisi KUHAP, DPR Tolak Usulan Pemerintah Atur Pencekalan Saksi

Jakarta: DPR menolak usulan pemerintah, terkait saksi perkara sebagai pihak yang dapat dicegah bepergian ke luar negeri. Usulan ini disampaikan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) mengatakan usulan itu muncul, karena kebutuhan penyidikan. Sehingga, tidak hanya tersangka yang dicegah bepergian ke luar negeri.

“Padahal dalam praktiknya tidak hanya tersangka. Saksi pun kadang-kadang dilarang ke luar negeri. Sehingga kami menambahkan saksi,” ujar Eddy saat rapat panitia kerja (panja) revisi KUHAP Komisi III DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis, 10 Juli 2025.

Disebutkan, Pasal 84 Huruf A dalam RUU KUHAP versi pemerintah berbunyi larangan bagi tersangka atau saksi untuk keluar wilayah Indonesia. Tetapi usulan ini langsung mendapat penolakan dari sejumlah anggota Komisi III.
 

Baca: Revisi KUHAP, DPR-Pemerintah Sepakat Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.

“Sebentar dulu, Bos. Ini kan termasuk upaya paksa ini. Masih saksi tapi bisa diupaya paksa? Gimana ini?” kata Habiburokhman.

Anggota Komisi III Soedeson Tandra juga menyuarakan keberatan. Menurutnya, status saksi tidak boleh disamakan dengan tersangka, apalagi sampai dibatasi pergerakannya.

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menyatakan bahwa pencegahan terhadap saksi bisa menciptakan kesan negatif di masyarakat. Bahkan, menimbulkan ketidakadilan.

“Kalau namanya saksi, enggak boleh dong dia dilarang-larang. Jadi kami ingin hapus itu saksinya,” kata Rudianto.

Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath mengatakan pencegahan saksi menimbulkan kesan buruk. Karena menyamakan saksi dengan pelaku kejahatan.

“Memang seringkali baru ditetapkan jadi saksi terus dicekal. Nah ini kan upaya paksa. Kami hematnya kita ikut saja yang ada. Kalau yang awal kan larangan bagi tersangka?” ucap Rano.

Anggota Komisi III Nasir Djamil juga mengingatkan bahwa penerapan larangan bepergian terhadap saksi berpotensi disalahgunakan dalam penanganan perkara. Setelah mendengar keberatan dari mayoritas fraksi, pemerintah pun akhirnya menarik usulannya.

“Oke, kami setuju,” kata Eddy menanggapi.

Komisi III DPR dan pemerintah pun bersepakat larangan bepergian ke luar negeri dalam RUU KUHAP hanya berlaku bagi tersangka. “Jadi saksi tidak termasuk ya, dihapus,” kata Rano.