Revisi KUHAP, DPR-Pemerintah Sepakat Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan

Jakarta: DPR dan pemerintah sepakat menghapus ketentuan pelarangan siaran langsung atau live di Pasal 253 ayat 3 draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat rapat panitia kerja (panja) revisi KUHAP bersama pemerintah.

"Iya kami komitmen dihapus di sini, sepakat," kata Habiburokhman di Ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

Dia menuturkan Pasal 253 ayat 3 menyatakan setiap orang yang berada di sidang pengadilan dilarang mempublikasikan proses persidangan secara langsung tanpa izin pengadilan. Ketentuan itu, kata dia, merupakan norma hukum materil.
 

Baca juga: Revisi KUHAP Diharapkan Bawa Perubahan pada Sistem Peradilan Pidana

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) menyatakan sepakat dengan penghapusan itu. Dia mengatakan ketentuan persidangan live sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Habiburokhman klaim telah menerima berbagai masukan terkait ketentuan persidangan siaran langsung. Khususnya dari Aliansi Jurnalis Independen dalam koalisi masyarakat sipil.

"Ini terkait peliputan pak. Itu kan ada norma di KUHP kita enggak usah atur dari di sini pak, KUHAP," ujar Habiburokhman.