Komisi II: APBN Tampaknya Tak Cukup untuk Fungsionalitas IKN Nusantara

Jakarta: APBN dinilai tak mampu menjamin fungsionalitas Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara, berjalan optimal. Meskipun ke depannya, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimutasi ke IKN Nusantara.

"Setidaknya kita tahu bahwa anggaran APBN saja nampaknya tidak akan mencukupi untuk kita memastikan fungsionalisasi Ibu Kota Nusantara itu bisa berjalan dengan baik, dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga yang akan bermutasi atau berpindah ke tempat itu," kata Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda saat rapat dengan mitra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 April 2025.

Rifqi menyoroti kapasitas perkantoran di IKN Nusantara. Saat ini hanya mampu menampung 9 ribu orang.

Sementara itu, hunian yang ditargetkan rampung hingga 2028 dipastikan menampung sekitar 13 ribu orang. Hal ini dengan melihat kemampuan anggaran Rp48,8 triliun untuk IKN Nusantara hingga 2028.
 

Baca: Jadi Destinasi Wisata Baru, IKN Diserbu 64 Ribu Pengunjung saat Libur Lebaran 2025

"Ini tentu menjadi PR kita bersama dengan anggaran yang sudah kita gelontorkan cukup besar termasuk persiapan anggaran sebesar Rp48,8 triliun sampai 2028," ujar Rifqi.

Sebelumnya pada rapat yang sama, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan kompleks kementerian koordinator (kemenko) di IKN Nusantara tuntas pada Juni 2025. Kompleks ini diperkirakan menampung hingga 9 ribu pegawai.

"Secara keseluruhan kompleks Kemenko ini nanti dapat menampung sebanyak 9.465 pegawai," ujar Bimo saat rapat.