Pemerintah Diingatkan Penegakan Hukum Kasus Pagar Laut Jangan Berlarut-Larut

Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah diingatkan agar segera menuntaskan kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten, maupun Bekasi, Jawa Barat. Pembongkaran belum dilakukan menyeluruh.

“Jika masalah itu terus berlarut, saya akan usulkan Komisi IV DPR menggunakan hak pengawasan secara penuh. Kami tidak akan tinggal diam saat rakyat pesisir dikhianati,” ujar Daniel Johan dalam keterangan resminya, Minggu, 20 April 2025. 

Jaksa penuntut umum (JPU) kembali mengembalikan berkas perkara pagar laut di Tangerang ke penyidik Bareskrim Polri. Pengembalian berkas tersebut berkaitan dengan penerbitan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang mengacu pada Perda dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Daniel menilai pengembalian berkas perkara ini merupakan kali kedua. Sebab, pihak kepolisian belum melengkapi dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi. 

Padahal, kata dia, Kejagung telah memberikan petunjuk adanya indikasi korupsi dalam perkara ini, mulai dari dugaan suap, pemalsuan, hingga penyalahgunaan kewenangan.

“Ini juga yang menjadi pertanyaan. Mengapa kasusnya berlarut-larut, padahal dari kejaksaan sudah jelas menyatakan adanya indikasi korupsi. Saya harap penegak hukum bisa lurus, karena ini menyangkut nasib dan kebutuhan perut masyarakat kecil,” ujar dia.