TNI AL Utang BBM Rp3,2 Triliun, Amelia Minta Perencanaan dan Distribusi Dibenahi

Jakarta: TNI Angkatan Laut punya utang BBM mencapai Rp3,2 triliun kepada Pertamina. Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Amelia Anggraini menilai kondisi ini menandakan adanya kelemahan dalam sistem perencanaan dan distribusi BBM operasional.

"Ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efisiensi dan akuntabilitas anggaran pertahanan," kata Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para kepala staf angkatan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, April 2025.

Amelia mempertanyakan apakah Kementerian Pertahanan telah menyusun ulang formula penggunaan BBM operasional TNI yang lebih efisien. Misalnya, melalui sistem kuota atau barcode tracking.

"Agar tidak terjadi pemborosan dan utang serupa di masa depan," tegasnya.

Amelia juga menyoroti Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2 dan 3 yang merupakan kawasan perlintasan kapal asing strategis dan rawan aktivitas ilegal. Sementara itu, interoperabilitas antarmatra dan institusi sipil masih menjadi tantangan besar.

"Sejauh mana interoperabilitas antara TNI AL, TNI AU, Bakamla, dan institusi lain dalam pengawasan jalur ALKI 2 dan 3, khususnya dalam menghadapi kapal militer asing dan pelanggaran hukum laut?" tanya Amelia.
 

Baca juga: Legislator NasDem Dukung Pencabutan Moratorium Pengiriman PMI ke Saudi

Amelia juga menyinggung terkait rencana pembentukan 100 batalyon infanteri teritorial yang dinilai sebagai langkah besar dan cukup ambisius. Wacana ini dinilai perlu dicermati secara matang,

"Karena berisiko menciptakan ketegangan dengan masyarakat jika tidak disosialisasikan dan dikawal dengan baik," tegasnya.

Dalam pembangunan 100 batalyon tersebut, kata Amelia, KSAD harus menjamin tidak akan terjadi gesekan antara prajurit TNI dan masyarakat sipil. Terutama, di wilayah-wilayah yang sensitif secara historis atau sosial.

"Apalagi di era dominasi media sosial yang sangat masif. Kami menyarankan TNI AD menyiapkan strategi komunikasi publik terhadap keberadaan militer di ruang sipil, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, disalahartikan, dan disusupi narasi-narasi negatif, sehingga berdampak pada citra TNI," tegasnya.