Legislator NasDem Dukung Pencabutan Moratorium Pengiriman PMI ke Saudi

Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mendukung wacana pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Setelah pencabutan, pengiriman pahlawan devisa itu bisa dilakukan kembali.

"Setelah moratorium ini dibuka, karena Presiden juga setuju, saya pribadi setuju. Kenapa saya setuju? Kalau kita enggak setuju, kita tidak memanfaatkan bonus demografi kita yang sangat besar hari ini," kata Irma dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Atase Ketenagakerjaan di Ara Saudi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 28 April 2025.

Politikus Partai NasDem itu mengimbau pemerintah agar memperbaiki keterampilan dan kompetensi PMI yang akan berangkat ke luar negeri. Sehingga, skill yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pasar.

"Skill PMI kita yang dikirim harus sesuai dengan kebutuhan pasar, baik domestik maupun pasar tenaga kerja internasional. Itu menjadi PR Pak Menteri untuk bisa menjaga ini secara ketat," ungkap dia.
 

Baca juga:  Komisi IX DPR Dukung Rencana Pembukaan Moratorium PMI ke Arab Saudi

Irma juga meminta Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) di luar negeri aktif dalam menjalankan fungsinya. Salah satunya membantu mencari lapangan kerja bagi PMI.

"Kalau cuman duduk-duduk, ongkang-ongkang di sana, ngapain? Kalau ada masalah baru kerja. Seperti itu selama ini yang terjadi. Tapi tidak ikut bertanggung jawab untuk bisa mendapatkan atau mencari pekerjaan yang bisa ditempati oleh tenaga-tenaga kerja kita," sebut dia.

Ia juga menggarisbawahi terkait alur pendampingan hukum bagi PMI. Komunikasi intensif harus dijalin dengan imigrasi dan penegak hukum, terutama untuk mengatasi jalur penyeberangan ilegal.

"Apalagi di jalur-jalur tikus tempat PMI nyebrang secara ilegal. Ini juga harus dikomunikasikan secara baik dengan aparat. Karena backing-nya banyak aparat juga,Pak Menteri. Jadi harus berani," ujar dia.

Irma mengapresiasi rencana kerja Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang komprehensif. Diharapkan, eksekusi program-program tersebut dapat berjalan baik.

"Kalau dijalankan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, saya kira zero accident itu bisa dicapai," kata Irma.

Selain itu, Irma meminta pemerintah menaikkan anggaran kementerian lembaga sektor ketenagakerjaan.

"Kalau hanya seperti hari ini (anggaran), apa yang dilakukan Pak Menteri saya yakin maksimal, tapi tidak mungkin berhasil kalau anggarannya tidak cukup," pungkasnya.