Komitmen Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Harus Diwujudkan secara Konsisten

Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menyampaikan komitmen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus konsisten diwujudkan. Hal itu diperlukan untuk menjawab sejumlah ancaman dampak pemanasan global.

Hal itu disampaikan Rerie saat membuka diskusi daring Denpasar 12 bertema Menakar Kesiapan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia Menuju Conference of the Parties (COP) 30 di Brasil. "Krisis iklim kini jadi salah satu masalah global yang tidak bisa dikesampingkan. Indonesia harus menghadapi isu lingkungan ini dengan sungguh-sungguh," kata Rerie melalui keterangan tertulis, Rabu, 30 Juli 2025.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai cara mencapai target pelestarian lingkungan jadi tantangan tersendiri. Apalagi, di satu sisi kerusakan lingkungan di Indonesia terus terjadi. 

Anggota Komisi X DPR RI itu menyebut,  UUD 1945 memberikan dasar pemikiran penting tentang pelestarian lingkungan hidup. Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 misalnya memberikan landasan konstitusional untuk perlindungan lingkungan dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. 
 

Baca juga:  Punya Potensi Panas Bumi Melimpah, NTT Bidik Jadi Provinsi Energi Terbarukan

Legislator asal Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu mendorong upaya pemenuhan target kontribusi iklim nasional dapat direalisasikan dengan keterlibatan aktif semua pihak yang terkait. 

Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mengungkapkan, sejumlah langkah untuk menekan dampak krisis iklim tak berjalan. Sebab, terkendala sejumlah hal teknis. 

"Di Jambi misalnya memiliki tiga hutan lindung dan satu hutan konservasi. Namun, tegas dia, pihak pemerintah daerahnya tidak mendapat apa-apa. "Jambi salah satu paru-paru dunia lho," kata Syarif. 

Menurut Syarif, pemanfaatan energi adalah satu faktor utama penyumbang emisi gas rumah kaca. Sehingga, tegas dia, optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi kunci dari pencapaian target kontribusi iklim nasional (NDC) Indonesia. 

Syarif berharap, setiap pimpinan berganti tidak diikuti dengan pergantian kebijakan terkait lingkungan. "Kita harus segera mulai pemanfaatan EBT," ujar Syarif.