Komitmen Iklim Indonesia di COP30 Dapat Dukungan Internasional

Jakarta: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengapresiasi dan dukungan penuh atas pernyataan nasional yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Leaders Summit KTT Perubahan Iklim COP30 di Belém, Brasil. Pernyataan ini dinilai selaras dengan prioritas kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu poin adalah komitmen Indonesia memberikan kepercayaan kepada masyarakat adat untuk menjaga hutan. "Pak Presiden menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil, dengan memberikan hak kelola hutan seluas 1,4 juta hektar kepada masyarakat adat selama 4 tahun ke depan," jelas Menhut Raja Antoni dari São Paulo, Jumat, 7 November 2025.

Kebijakan ini mendapatkan dukungan dunia internasional karena mempercayai masyarakat lokal dan adat untuk menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui skema hutan adat.
 

Baca Juga : Di COP30, Indonesia Komitmen Beri 1,4 Juta Hektare Hutan ke Masyarakat Adat

Utusan Delegasi Indonesia dalam dalam COP30 Leader Summit di Belém, Brasil. Dokumentasi Kementerian Kehutanan

Menhut juga mengapresiasi komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris dan aksi iklim multilateral yang searah dengan kebijakan Presiden Prabowo. Indonesia berpegang teguh pada Perjanjian Paris dengan target net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8 persen per tahun.

Strategi pembangunan hijau ini dituangkan dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC). Indonesia juga bergabung dalam Tropical Forest Forever Facility (TFFF) dan siap memberikan kontribusi pendanaan setara dengan Brasil.

"Ini menunjukkan bahwa sebagai negara berkembang dengan hutan tropis terbesar, kita tidak hanya memiliki hutan tetapi juga aktif terlibat dalam mencari mekanisme perlindungan hutan tropis," tegas Raja Juli Antoni.

Menhut menegaskan pernyataan Utusan Khusus mencerminkan pesan Indonesia kepada dunia. Indonesia akan terus bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain dalam kerangka multilateralisme untuk melindungi bumi dari ancaman perubahan iklim.