Sudan Tuduh RSF Lakukan Kejahatan Perang di El-Fasher, Desak Dunia Bertindak

Khartoum: Seorang diplomat senior Sudan menuduh pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) telah melakukan kejahatan perang di Negara Bagian Darfur Utara, setelah para penyintas yang berhasil melarikan diri dari kota El-Fasher menggambarkan pembunuhan massal dan kekerasan seksual oleh pasukan tersebut.

Duta Besar Sudan untuk Mesir, Imadeldin Mustafa Adawi, menyampaikan tuduhan itu pada Minggu kemarin, seraya menuding Uni Emirat Arab (UEA) membantu kelompok paramiliter RSF dalam perang saudara yang masih berlangsung. UEA membantah tuduhan tersebut.

Melansir dari Al Jazeera, Senin, 3 November 2025, pernyataan Adawi disampaikan menyusul komentar Perdana Menteri Sudan Kamil Idris kepada surat kabar Swiss Blick, yang menyerukan agar RSF diadili di pengadilan internasional. Namun Kamil menolak gagasan “ilegal” pengiriman pasukan asing ke negaranya, yang sejak April 2023 dilanda perang antara RSF dan tentara Sudan.

Seruan tindakan internasional muncul sepekan setelah RSF merebut ibu kota Darfur Utara, El-Fasher, setelah pengepungan dan kampanye kelaparan selama 18 bulan yang menyebabkan ribuan warga sipil tewas. Kota itu merupakan benteng terakhir tentara Sudan di kawasan tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, para saksi melaporkan eksekusi massal, penjarahan, pemerkosaan, dan berbagai kekejaman lain, memicu kecaman global. Pemerintah Sudan menyebut sedikitnya 2.000 orang tewas, namun para saksi mengatakan jumlahnya kemungkinan jauh lebih besar. Puluhan ribu warga sipil diyakini masih terjebak di dalam kota.

“Pemerintah Sudan menyerukan kepada komunitas internasional untuk bertindak segera dan efektif, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan kecaman,” kata Adawi dalam konferensi pers di Kairo.

Ia mendesak dunia untuk menetapkan RSF sebagai organisasi teroris dan mengutuk “pembantaian yang setara dengan genosida”, sekaligus mengecam UEA sebagai “pendana resmi dan pendukung regional” RSF.

Adawi juga menegaskan Sudan tidak akan ikut serta dalam perundingan yang diprakarsai Mesir, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan UEA jika UEA tetap menjadi bagian dari mediasi. “Kami tidak menganggap mereka (UEA) sebagai mediator yang dapat dipercaya,” ujarnya.

Baca juga:  Militer Sudan Tuduh RSF Bunuh 300 Perempuan di El-Fasher