KPK Belum Tetapkan Jadwal Pemanggilan Ridwan Kamil

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menentukan pemanggilan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), terkait kasus dugaan rasuah pengadaan iklan di PT Bank BJB. Padahal, rumah RK sudah digeledah, dan dua kendaraan miliknya disita penyidik.

"Semuanya masih dikoordinasikan juga karena dalam proses ini KPK juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 30 Juni 2025.

Budi berdalih penyidik tengah sibuk memeriksa saksi lain, terkait kasus dugaan korupsi di BJB, sebelum memanggil RK. KPK juga sibuk memindahkan sejumlah kendaraan terkait kasus ini, sehingga pemanggilan Ridwan Kamil belum bisa dilakukan.

"Aset-aset itu telah diamankan dan sudah dibawa sebagian ke KPK, dan tentu itu selain untuk pembuktian perkara juga menjadi langkah awal yang baik bagi asset recovery dalam perkara ini," ucap Budi.

KPK berjanji membeberkan informasi pemanggilan RK jika sudah ditentukan. Masyarakat diharap bersabar.

"Kami akan sampaikan update-nya nanti jika sudah dijadwalkan fix-nya tanggal berapa tentu akan kami sampaikan ke masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas kerja-kerja KPK," ujar Budi.
 

Baca juga: Ridwan Kamil Gugat Lisa Mariana Rp105 Miliar

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yakni, Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi, Divisi Corsec BJB Widi Hartono, Pengendali Agensi Antedja Muliatana dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, Pengendali Agensi BSC Advertising dan WSBE Suhendrik, dan Pengendali Agensi CKMB dan CKSB Sophan Jaya Kusuma.

KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini. Salah satunya yakni rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

KPK menyita sejumlah dokumen terkait kasus ini dari rumah Ridwan Kamil. Selain itu, penyidik juga menggeledah Kantor BJB di Bandung.

Kasus ini membuat negara merugi Rp222 miliar. Tindakan rasuah ini berlangsung pada 2021 sampai 2023. BJB sejatinya menyiapkan dana Rp409 miliar untuk penayangan iklan di media TV, cetak, dan online.

Ada enam perusahaan yang diguyur uang dari pengadaan iklan ini. Rinciannya yakni, PT CKMB sebesar Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

KPK menyebut penunjukan agensi tidak dilakukan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Lembaga Antirasuah mengendus adanya selisih pembayaran yang membuat negara merugi lebih dari dua ratus miliar rupiah.