Pemkab Lumajang Pastikan Bantuan Warga Terdampak Semeru Tepat Sasaran

Lumajang: Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terdampak erupsi Gunung Semeru dalam kondisi aman dan tercukupi selama masa tanggap darurat. Penyaluran logistik terus dilakukan secara terkoordinasi melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta BPBD setempat.

Sekretaris Daerah Lumajang sekaligus Pelaksana Harian Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), Agus Triyono, menyampaikan bahwa distribusi bantuan berjalan lancar dan terkendali. Pemerintah daerah memastikan tidak ada pengungsi yang kekurangan kebutuhan pokok di lokasi-lokasi penampungan.

“Kebutuhan pokok warga terdampak sudah tercukupi. Logistik terus kami salurkan sesuai prioritas dan kondisi di lapangan,” ujar Agus Triyono dalam Evaluasi Pos Komando PDB Erupsi Gunung Semeru di Pendopo Kecamatan Pronojiwo, Jumat sore, 21 November 2025.


Anggota TRC BPBD Lumajang saat melakukan pemantauan luncuran awan panas Semeru pada Rabu sore, 19 November 2025. ANTARA/HO-BPBD Lumajang

Agus juga mengimbau masyarakat untuk menyalurkan bantuan melalui jalur resmi agar distribusinya tepat sasaran. Penyerahan donasi tanpa koordinasi, kata dia, berpotensi menyebabkan penumpukan di satu titik, sementara lokasi lain justru mengalami kekurangan.

Untuk memudahkan koordinasi, Pemkab Lumajang membuka dua Posko Tanggap Darurat, yakni di Candipuro dan Pronojiwo. Kedua posko tersebut menjadi pusat penerimaan sekaligus pendistribusian bantuan agar bisa menjangkau seluruh warga terdampak secara merata. Bagi masyarakat dari luar daerah, penyaluran bantuan disarankan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, Lazisnu, dan Lazismu.

“Dalam kondisi darurat seperti ini, satu menit keterlambatan informasi bisa berisiko pada keselamatan warga. Karena itu, semua kanal informasi resmi harus bergerak serempak, akurat, dan tidak boleh ada celah distorsi,” tegas Agus.


Gunung Semeru. ANTARA/HO-PVMBG

Ia menekankan bahwa integrasi informasi antara pemerintah pusat, melalui BNPB dan Kementerian Komdigi, dengan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih pesan yang berpotensi memicu kepanikan di masyarakat. Penyelarasan data status aktivitas gunung, kondisi lapangan, hingga arahan evakuasi harus disampaikan secara berjenjang, terstruktur, dan serentak.

Lebih lanjut, Agus menyebut arus informasi yang kuat sangat membantu pemangku kepentingan di lapangan, mulai dari relawan, perangkat desa, hingga petugas logistik. Berbagai keputusan penting, seperti pembukaan jalur evakuasi, penutupan akses berbahaya, penentuan titik pengungsian, hingga penyaluran bantuan, hanya bisa dilakukan dengan dukungan data yang valid dan cepat.

“Informasi bukan hanya soal komunikasi, tetapi benteng pertama dalam mencegah jatuhnya korban. Sistem informasi yang kuat berarti perlindungan yang kuat bagi masyarakat,” lanjut Agus Triyono. Dalam evaluasi tersebut, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi seluruh kanal informasi resmi, termasuk command center, radio komunikasi darurat, early warning system (EWS), serta jejaring perangkat desa dan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Desa.

“Dengan pola ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang terpercaya tanpa harus menunggu atau mencari dari sumber tidak jelas,” pungkas Agus.

Pemkab Lumajang berharap, penguatan sistem logistik dan informasi yang terintegrasi dapat menciptakan rasa aman bagi pengungsi, menekan potensi kesimpangsiuran informasi, dan memastikan penanganan darurat erupsi Gunung Semeru berjalan lebih efektif melalui sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.