Pemkab Bekasi Tunggu Keputusan Pusat Soal Evaluasi Tunjangan

Bekasi: Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menunggu keputusan pemerintah pusat soal evaluasi tunjangan untuk anggota legislatif maupun pegawai Pemkab Bekasi. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah pusat.

"Saya sudah sampaikan bahwa terkait masalah tunjangan, saya sebagai Bupati Bekasi siap mengikuti keputusan pemerintah pusat. Kalau misal memang itu harus dikurangi apalagi sampai dihapus, kita siap saja," kata Ade di Bekasi, Rabu, 17 September 2025.
 

Baca: Legislator DKI Menyoroti Kerugian PAD akibat Parkir Liar

Ade mengatakan penetapan besaran yang diterima oleh para pejabat tersebut mengacu pada mekanisme dan formula di pemerintah pusat.

"Masalah tunjangan ini ada rumusannya di pusat. Kalau misalkan pusat sudah mengesahkan, kita di kabupaten maupun kota tinggal mengikuti. Jadi kita sedang menunggu," jelas Ade.

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Badan Parlemen Pemuda dan Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korlap Aksi, Jaelani Nurseha mengatakan, pihaknya menuntut agar jumlah tunjangan yang diberikan untuk anggota DPRD dan kepala daerah dievaluasi.

"Kami yang tergabung dalam Barisan Parlemen Pemuda dan Mahasiswa mendesak Pemda Kabupaten Bekasi, Bupati, Wakil Bupati serta DPRD Kabupaten Bekasi agar sepakat mengevaluasi tunjangan, tunjangan pimpinan DPRD, anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati," kata Jaelani di Bekasi.

Jaelani mengatakan jumlah tunjangan yang diterima kepala daerah dan anggota legislatif tidak proporsional di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi dan tantangan infrastruktur dasar.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun mengatakan, pihaknya sepakat dengan usulan evaluasi tunjangan. "Siap evaluasi tunjangan," kata Jio usai menerima demonstran.