Wamendagri Sebut Banyak BUMD Tak Sehat Secara Keuangan

Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk Ribka mengakui masih terdapat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum sehat secara keuangan. Ribka pun menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan yang ketat agar keberadaan BUMD tidak menjadi beban fiskal daerah.

Ribka mendorong agar ada perbaikan tata kelola BUMD. Hal itu guna mewujudkan kemandirian daerah. Ribka menilai keberadaan BUMD yang sehat akan meningkatkan kemandirian fiskal daerah, yang akan bermuara pada perbaikan pelayanan publik.

"Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran penting sebagai saluran pelayanan publik, yang mampu memberikan layanan optimal kepada masyarakat," papar Ribka, dikutip Selasa, 29 April 2025.

Saat ini terdapat 1.057 BUMD yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air. Total aset yang dimiliki mencapai Rp1.170,1 triliun, dengan ekuitas Rp236,5 triliun. Dari aktivitas usahanya, BUMD secara kolektif mencatatkan laba sebesar Rp29,5 triliun, dan dividen yang disetorkan kepada daerah mencapai Rp13,02 triliun.
 

Baca juga: Sejumlah Kepala Daerah Angkat ASN Tak Sesuai Aturan, Wamendagri Mengadu ke DPR

Selanjutnya, dari sisi SDM, BUMD dikelola oleh 1.911 orang yang menjabat sebagai direksi dan 1.993 orang sebagai dewan pengawas atau komisaris. Selain itu, diketahui total jumlah pegawai yang bekerja di BUMD mencapai 154.609 orang.

Ribka menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola. Khususnya, di tengah persaingan yang semakin ketat, BUMD dituntut untuk memiliki daya saing agar mampu bertahan dan unggul menghadapi kompetitor.

"Agar BUMD dapat berfungsi secara optimal maka diperlukan etos kerja yang tinggi. Sifat dinamis dan tidak birokratis, efisien dan efektif, orientasi pada pasar, kemudian reputasi yang baik, profesionalisme, serta pengurangan intervensi negatif terhadap BUMD," ucap dia.