Ditjen Bina Adwil Lakukan Penilaian Lapangan Usulan Satyalancana Wira Karya di Banyuwangi

Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan penilaian lapangan usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim). Penilaian dilakukan bersama Sekretariat Militer Presiden

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kelayakan usulan berdasarkan capaian kinerja serta kontribusi nyata daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Kunjungan lapangan dipusatkan di Kecamatan Wongsorejo yang merupakan kawasan konservasi perairan Provinsi Jawa Timur, serta Kecamatan Muncar sebagai salah satu basis produksi perikanan tangkap. 

Dalam kunjungan tersebut, tim meninjau sejumlah program yang menjadi dasar pengusulan Satyalancana Wira Karya yang diajukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Program-program tersebut menonjol karena dinilai memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Salah satu program unggulan adalah pengembangan Apartemen Lobster. Program tersebut digagas untuk menjaga keberlanjutan populasi lobster sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. 

Baca juga: Verifikasi Satyalancana Wira Karya, Ditjen Bina Adwil Soroti Inovasi Pengelolaan Pesisir Demak

Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat penangkapan benih lobster tertinggi kedua di Indonesia. Sehingga diperlukan upaya pemulihan habitat melalui pembuatan struktur buatan sebagai pengganti terumbu karang yang rusak. 

Program ini semakin kuat melalui hadirnya Pergub Jatim Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Lobster. Beleid tersebut menjadi dasar kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lobster secara berkelanjutan.

Program lain yang juga menjadi sorotan ialah domestikasi ikan lokal sebagai upaya melestarikan spesies ikan yang mulai punah sekaligus meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Penebaran benih ikan lokal di perairan umum dilakukan untuk memulihkan keanekaragaman hayati yang terancam oleh praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan setrum, bom, atau racun. 

Melalui upaya ini, pemerintah daerah berharap ekosistem perairan dapat pulih. Sehingga, masyarakat mendapatkan akses protein hewani yang lebih baik dari sumber daya ikan lokal.

Selain itu, inovasi Sistem Integrasi Perizinan Perikanan Tangkap (SIRIP) menjadi salah satu terobosan yang dinilai berhasil mempercepat dan mempermudah proses perizinan usaha perikanan di Jatim. Sistem berbasis web ini memungkinkan pemohon mengajukan berkas tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga memangkas biaya, waktu, dan proses birokrasi. 

Melalui SIRIP, kinerja pelayanan publik di bidang kelautan semakin meningkat. Sementara nelayan dan pelaku usaha perikanan mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan perizinan secara real time dan lebih efisien.