Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hingga 29 Januari

Banda Aceh: Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk keempat kalinya. Masa tanggap darurat ini berlaku selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026.

"Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026," kata Mualem di kantor Gubernur Aceh, Kamis malam, 22 Januari 2026.

Mualem menyampaikan bahwa perpanjangan tanggap darurat ini didasarkan pada hasil koordinasi dengan pemerintah pusat. Keputusan tersebut juga merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 21 Januari 2026 mengenai perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
 

Perpanjangan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana dan sebaran korban terdampak. Laporan lapangan menunjukkan bahwa penanganan darurat bencana belum tuntas, disertai laporan dari Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Utara, dan Bupati Pidie Jaya.

Mualem menjelaskan, perpanjangan ini bertujuan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat berjalan lebih cepat dan merata. Upaya tersebut juga untuk memastikan koordinasi yang baik, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.

Mualem mengajak seluruh SKPA, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk bekerja sama mempercepat pemulihan Aceh. Tujuannya agar sekolah, permukiman, fasilitas publik, dan perekonomian warga segera pulih, sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali normal.

Dalam arahannya, Mualem menyoroti kondisi masyarakat di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Ia menyebut wilayah tersebut sangat mendesak membutuhkan pembangunan minimal delapan jembatan darurat.

"Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini, warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, namun jika arus deras, akses transportasi warga benar-benar terputus," ujar Mualem. 


Banjir melanda Aceh. Foto: Istimewa

Dengan penetapan tersebut, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah strategis di lapangan. Fokus utama diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satgas Pemulihan Bencana kementerian serta penuntasan pembersihan pemukiman, fasilitas ibadah, sekolah, hingga lahan pertanian warga yang terdampak. 

"Saya instruksikan kepada seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke gampong-gampong yang masih terisolasi dan tuntaskan pembersihan fasilitas publik maupun lahan warga. Kita juga harus mengejar penyelesaian dokumen R3P sebelum awal Februari," jelas Mualem.