Gus Ipul hingga Khofifah Indar Parawansa Hadiri Pleno PBNU

Jakarta: Sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menghadiri Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Di antaranya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Rapat pleno malam ini menjadi langkah lanjutan dalam menata proses organisasi sesuai amanat Syuriah. Salah satu agenda pleno kali ini adalah penetapan Pj Ketua Umum PBNU pengganti Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf),” kata Ketua PBNU Bidang Pendidikan Moh. Mukri di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 9 Desember 2025.

Rapat Pleno ini akan membahas sejumlah hal terkait organisasi. Bahasan yang krusial, yakni penunjukan Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU menggantikan Yahya Cholil Staquf yang dicopot berdasarkan hasil rapat harian Syuriyah beberapa waktu lalu.

Jajaran petinggi PBNU, seperti Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam Zulfa Mustofa, Wakil Rais Aam Afifudin Muhajir, Rais Syuriyah M. Nuh, hingga Wakil Rais PBNU sekaligus Ketum MUI Anwar Iskandar, serta sejumlah petinggi lainnya juga hadir dalam rapat pleno ini.

Mukri mengatakan rapat pleno merupakan forum konstitusional yang memiliki peran penting dalam memastikan kesinambungan kepemimpinan organisasi berjalan sesuai aturan dan tata kelola jamiyah.

Dia menegaskan posisi PBNU terkait dinamika kepemimpinan yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurut dia, keputusan Syuriah PBNU untuk memberhentikan Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum adalah keputusan final dan mengikat.
 

Baca Juga:  Gus Yahya Soal Pleno PBNU: Upaya Manuver Biasa

Sementara itu, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar mengatakan Syuriyah merupakan otoritas tertinggi di PBNU. Rapat pleno kali ini untuk menguatkan dan menjaga supremasi Syuriyah PBNU.

“Penguatan dan menjaga supremasi syuriah merupakan sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Meskipun masih ada pergerakan-pergerakan,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menganggap Rapat Pleno Syuriyah PBNU tidak sah serta melanggar AD/ART organisasi. Gus Yahya memandang pleno Syuriah PBNU hanya manuver politik di tengah transformasi organisasi. Dia menilai ada pihak-pihak yang tidak suka perihal transformasi tersebut.

Dia menegaskan secara de facto dan de jure, dirinya tetap menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Apabila ingin melengserkannya maka harus melalui mekanisme AD/ART organisasi yakni muktamar.

Dengan demikian, kata dia, rapat pleno yang akan menunjuk Pj Ketua Umum PBNU menggantikannya, tidak sah.

“Apa pun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa forum musyawarah tertinggi itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum,” kata Gus Yahya.