PNM ke Kemenkeu, CEO Danantara: Baru 'Omongan' Doang

Jakarta: CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pengambilalihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara untuk ditempatkan di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), baru sebatas wacana semata.

"Pak Menteri (Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa) kan baru bicara saja, saya baru menyampaikan itu pun sambil berjalan. Jadi ya kita sih bicara saja lah, kita lihat mana yang baik," ucap Rosan saat ditemui seusai acara CNA Summit 2026, Kamis, 5 Februari 2026.

Rosan mengingatkan kompleksitas kepemilikan PNM yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang juga berada di bawah Danantara, sehingga perlu kajian secara menyeluruh.

"Kita perlu adaptis secara total, apalagi PNM ini kan juga dimiliki oleh BRI. Jadi semua prosesnya harus kita jaga, harus terbuka, dan kita juga harus memastikan kepentingan dari mana untuk diinvestasi," tambah dia.

Pernyataan ini menegaskan meski terbuka untuk dialog, Danantara tidak serta-merta akan melepas PNM tanpa analisis mendalam terhadap dampak struktural dan kepentingan strategis.
 

Baca juga: Danantara Masuk Bursa, Momentum Perkuat Stabilitas Pasar

Sebelumnya Menkeu Purbaya mengaku ingin mengambil alih PNM dari Danantara untuk ditempatkan di bawah Kemenkeu sebagai Special Mission Vehicle (SMV). Rencana ini bertujuan menjadikan PNM sebagai penyalur langsung kredit kepada pelaku UMKM, menggantikan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai kurang optimal.

Purbaya mengungkapkan pembahasan masih berlangsung dengan Danantara. "Saya sedang diskusi sama Danantara. Saya tertarik sama PNM sebetulnya, tapi sampai sekarang belum dikasih," ucap Purbaya di Kompleks Parlemen, dikutip dari Media Indonesia.

Ia menilai PNM sebagai SMV akan lebih efektif menyalurkan KUR, sekaligus menghemat subsidi bunga yang mencapai Rp40 triliun per tahun. "Kalau saya punya unit penyalur, saya kasih Rp40 triliun setiap tahun. Dalam empat tahun kan saya punya satu bank kecil dengan modal Rp160 triliun," jelas dia.


(Ilustrasi Gedung PNM. Foto: dok PNM)
 

Rencana ini berpotensi mengubah lanskap penyaluran kredit UMKM di Indonesia. Sebagai SMV di bawah Kemenkeu, PNM dapat berfokus pada misi khusus penyaluran KUR dengan pengawasan fiskal yang lebih ketat. Namun, perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap struktur holding BUMN dan sinergi antara PNM dengan BRI yang selama ini terjalin.

Kritikus mungkin mempertanyakan efisiensi birokrasi jika PNM beralih ke Kemenkeu, mengingat pengelolaan BUMN di bawah Danantara dirancang untuk profesionalisasi dan optimalisasi portofolio.

Di sisi lain, skema ini dapat memangkas biaya subsidi negara jika dikelola dengan prinsip komersial yang sehat. Pembahasan lebih lanjut diharapkan melibatkan kajian hukum, tata kelola, dan dampak terhadap pasar keuangan inklusif. (Muhammad Adyatma Damardjati)