Hadapi El Nino, Komisi IV DPR Dorong BNPB Orkestrasi Data

Jakarta: Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menekankan pentingnya sistem yang efektif untuk menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang beriringan dengan puncak musim kemarau pada 2026. Ia mendorong Pemerintah menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengorkestasi pengumpulan data ancaman bencana secara akurat.

“Data yang akurat, akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” kata Alex melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 Juli 2026.
 

Dorongan ini disampaikan Alex merespons langkah antisipatif Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan jajarannya merancang strategi menghadapi musim kemarau dan El Nino dalam rapat terbatas. Berdasarkan proyeksi BMKG, peluang El Nino kategori sangat kuat mencapai 75 persen dan bertahan hingga Oktober 2026, dengan puncak kemarau meluas pada Juli hingga September.

Alex menilai peran BNPB sangat signifikan sebagai lembaga penanganan darurat bencana untuk memetakan kondisi di tiap wilayah.

“Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah, akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data, akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur dan tepat sasaran,” kata Alex.


Kompleks Parlemen, Jakarta. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Ia mencontohkan daerah langganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seperti Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Alex meminta Kementerian Kehutanan mengambil langkah nyata agar tragedi Karhutla tidak menjadi rutinitas tahunan.

"Nyaris setiap tahun, Karhutla jadi peristiwa berulang di 7 provinsi itu. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector, tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun," sebut Alex.