RUU Sisdiknas Diharapkan Jawab Tantangan Pendidikan

Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) didukung. Bakal beleid tersebut harus mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

Anggota Komisi X DPR Karmila Sari mengatakan, RUU Sisdiknas harus menjadi momentum memperkuat fondasi pendidikan Indonesia. "RUU Sisdiknas harus mampu menghadirkan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, fleksibel, berkeadilan, mampu menjawab tantangan global, serta responsif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial," kata Karmila melalui keterangan tertulis, Kamis, 9 Juli 2026.

Anggota Fraksi Golkar itu mengungkapkan masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia. Mulai dari tingginya disparitas pembangunan manusia antarprovinsi, angka putus sekolah, rendahnya rata-rata lama sekolah di sejumlah daerah, hingga rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang menengah dan perguruan tinggi.

Selain itu, kesenjangan kualitas pendidikan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, belum meratanya distribusi tenaga pendidik, persoalan status dan kesejahteraan guru maupun dosen, serta perlunya kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan masa depan.

"Permasalahan tersebut paling banyak dirasakan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan wilayah marginal. Karena itu, RUU Sisdiknas harus mampu menjadi solusi yang menghadirkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas," ungkap legislator asal Daerah Pemilihan Riau I itu.

Karmila menyampaikan pandangan Fraksi Golkar dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Pertama, Fraksi Partai Golkar mendukung penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun sebagai strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, memperluas akses pendidikan, serta menekan angka putus sekolah.

"Kebijakan wajib belajar 13 tahun merupakan investasi strategis untuk melahirkan generasi Indonesia yang lebih unggul dan berdaya saing," sebut Karmila.

Kedua, mendorong pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas, perlindungan, kepastian status, serta kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Ketiga, meminta adanya perlakuan yang setara bagi seluruh lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

"Keadilan dalam pengelolaan pendidikan menjadi fondasi penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan nasional yang berkualitas dan merata," ujar Karmila.

Ilustrasi. Foto: Medcom.id.

Keempat, Fraksi Partai Golkar menaruh perhatian serius terhadap berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Menurut dia, institusi pendidikan harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh peserta didik.

"Kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, maupun kekerasan di ruang digital tidak boleh mendapat toleransi sedikit pun," tegas Karmila.

Kelima, Fraksi Partai Golkar menilai keberhasilan reformasi pendidikan harus didukung oleh pendanaan yang memadai dan tepat sasaran, termasuk optimalisasi amanat alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN maupun APBD.

Keenam, Fraksi Partai Golkar juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap seluruh model pendidikan, termasuk pendidikan umum, pendidikan keagamaan, dan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Ketujuh, Fraksi Partai Golkar mendorong agar sistem pendidikan semakin responsif terhadap perkembangan teknologi dengan memperluas pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, tanpa mengesampingkan penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan.

Menutup pandangannya, Karmila menegaskan bahwa penyusunan RUU Sisdiknas harus terus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Kami meyakini bahwa keterlibatan pendidik, tenaga kependidikan, akademisi, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas merupakan kunci untuk membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif, berkualitas, dan mampu mempersiapkan generasi Indonesia menghadapi tantangan masa depan," pungkas Karmila.