Ajak Buruh Duduk Bersama soal UMP, Rano Karno: Kita Buka Ruang Dialog

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Dia menegaskan Pemprov DKI membuka ruang dialog guna mencari jalan tengah atas dinamika yang muncul pasca-penetapan UMP.

“Cuman marilah kita duduk bersama. Kita cari jalannya seperti apa,” kata Rano Karno saat ditemui di Jakarta Timur, Minggu, 28 Desember 2025.

Bukan Keputusan Sepihak

Dia menegaskan penetapan UMP bukan keputusan sepihak pemerintah daerah, melainkan hasil proses panjang melalui Dewan Pengupahan yang bersifat tripartit. Di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah, perwakilan buruh, dan pengusaha yang bersama-sama membahas dan menyepakati formula upah.

“UMP itu keputusan Dewan Pengupahan. Di situ ada pemerintah daerah, ada buruh, dan ada pengusaha. Kalaupun Pak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub, itu melalui proses panjang,” ujar Rano.

Menanggapi keluhan buruh soal angka Rp5,73 juta yang dianggap rendah, dia mengingatkan peningkatan kesejahteraan buruh di Jakarta tidak hanya bertumpu pada besaran UMP. Pemprov Jakarta juga mengeluarkan subsidi untuk buruh, misalnya subsidi transportasi, hingga sembako murah.

"Itu bagian dari komponen meningkatkan kesejahteraan,” ujar Rano.


Demonstrasi. Foto: Ilustrasi Medcom.id

Hormati Hak Demo dan Jalur Hukum

Terkait rencana aksi demonstrasi buruh yang menolak UMP, Rano menilai hal tersebut bagian dari dinamika demokrasi. Dia menegaskan setiap aspirasi memiliki ruang dan mekanisme yang telah diatur melalui dialog maupun jalur hukum.

“Kalau kawan-kawan buruh mau demo atau protes, itu hak. Ada mekanismenya, bisa melalui PTUN. Itu mekanisme yang biasa,” ucap dia.
 

Baca Juga:  Waspada Macet! Buruh Bakal Geruduk Jakarta Besok, Tuntut Revisi UMP DKI dan UMSK Jabar

Namun, Rano menekankan dialog tetap menjadi pilihan utama Pemprov DKI dalam menjaga hubungan industrial yang sehat. Menurut dia, perbedaan pandangan tidak seharusnya berujung pada kebuntuan, melainkan menjadi dasar untuk mencari solusi bersama.

Dia menyampaikan pentingnya menjaga komunikasi agar dinamika tersebut tidak mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi Jakarta.

“Ini realita kehidupan. Kalau ada ketidakpuasan itu wajar. Yang penting kita duduk bersama dan cari jalan keluarnya,” ujar Rano.