KPK Didesak Sampaikan Proses Pelaporan Dugaan Monopoli Bisnis Lapas

Jakarta: Dugaan monopoli bisnis lembaga pemasyarakatan (lapas) disebut jadi sorotan masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menjelaskan pengusutan dugaan tersebut.

"Bahwa peresolan ini telah dikeluhkan masyarakat, tapi lembaga-lembaga hukum menutup mata," kata Ketua Komunitas Anti Korupsi Mato Mony dalam keterangan yang dikutip Senin, 5 Agustus 2024. 

Hal tersebut diungkap Mato saat berorasi di Gedung KPK. Pihaknya ingin KPK menjelaskan sejauh mana pengusutan dugaan monopoli yang dicurigai penuh unsur nepotisme.

"Bahwa persoalan inu mungkin saja KPK telah mengetahui tapi pertanyaannya sampai di mana gerak KPK dalam mengusut money politic anak menteri ini kawan-kawan?" kata dia.
 

Baca juga:  Laporan Soal Monopoli Bisnis di Lapas, KPK Diingatkan Jalankan UU

Mereka juga berharap KPK segera mengusut adanya dugaan nepotisme terkait monopoli bisnis di lapas. Sebab, kuat dugaan bisnis di lapas dimenangkan pihak tertentu karena sudah diatur.

"Hal ini tentunya bisa termasuk dalam nepotisme. Maka harapan kami KPK segera melakukan penyelidikan dan investigasi secara mendalam," tegas Mato.

Sebelumnya, dugaan monopoli bisnis di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dilaporkan Komrad Pancasila kepada KPK. Laporan disampaikan pada Mei 2023. 
 
"Datang hari ini ke KPK untuk membuat aduan supaya bisa ditelusuri dugaan-dugaan tersebut, apakah ada yang bisa berpotensi menjadi tindak pidana korupsi atau tidak," kata Koordinator Komrad Pancasila Antonny Yudha melalui keterangan tertulis, Senin, 8 Mei 2023.