Jokowi: Hilirisasi Mineral Untungkan Rakyat dari Penerimaan Pajak Pengusaha

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) seringkali mendapatkan komentar terkait upaya hilirisasi yang hanya menguntungkan bagi pengusaha. Namun dia tekankan, rakyat mendapatkan keuntungannya dari penerimaan pajak dari para pengusaha tambang yang disetorkan ke negara.

Presiden mengatakan, ekspor mentah nikel di 2015 mencapai USD3 miliar atau sekitar Rp35 triliun dalam satu tahun. Kemudian Indonesia menghentikan ekspor nikel mentah dan mendorong hilirisasi.

Setelah Indonesia menghentikan ekspor mentah nikel, pada 2021 muncul angka dari Rp45 triliun menjadi Rp340 triliun dari ekspor produk nikel hasil hilirisasi. Selanjutnya pada 2022, nilai ekspor produk nikel dari hasil hilirisasi mencapai Rp504,2 triliun, dan pada 2023 menjadi Rp520 triliun.

Meski demikian banyak bisikan pada Jokowi dimana hilirisasi ini hanya menguntungkan pengusaha dan bukan rakyat.

"Tapi ada yang sampaikan ke saya 'Pak, kan yang untung kan perusahaan, rakyat dapat apa?" kata Jokowi pada Kongres ISEI dan Seminar Nasional 2024 di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.
 

Baca juga: Anindya Bakrie Minta Prabowo-Gibran Fokus Hilirisasi Mineral Kritis

 

Dapat keuntungan dari pajak yang disetor pengusaha

Kemudian Presiden menjawabnya bahwa rakyat mendapatkan keuntungan dari pajak-pajak yang disetor pengusaha ke negara.

"Jangan keliru, kita pungut pajak dari sana, pajak perusahaan, pajak karyawan, bea ekspor, pajak ekspor bea keluar belum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sangat besar sekali," kata Presiden.

Dijelaskan Presiden, pada 2015, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar Rp29 triliun. Pada 2023, negara mendapatkan PNBP sebesar Rp172 triliun.

"Dari Rp 29 triliun melompat ke Rp172 triliun. Itu angka pajaknya saya belum dapatkan detil, tapi saya yakin akan melompat berkali-kali," kata Jokowi.