Usut Aliran Suap Jalur Kereta ke Ketua Komisi V dan Menhub, KPK: Tunggu Laporan Persidangan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami aliran dana kasus dugaan suap jalur kereta ke Ketua Komisi V Lasarus dan Menteri Perbuhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Namun, pendalaman masih menunggu hasil persidangan.

“Nanti kita tunggu laporan perkembangan penuntutan atau laporan hasil dari persidangan tersebut. Termasuk juga ada tadi anggota dewan, saudara LS (Lasarus), itu seperti apa,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.

Nama Lasarus pernah muncul dalam putusan hakim kasus suap jalur kereta. Dia meminta 10 persen dari nilai kontrak pengadaan tersebut kepada mantan pejabat Ditjen Perkretaapian Kemenhub Harno Trimadi.

Harno sempat menolak karena permintaan tersebut dinilai terlalu besar. Dana yang bisa diberikan cuma lima persen dari nilai proyek.

Sementara itu, nama Budi Karya muncul karena diduga menyewa helikopter yang uangnya berasal dari kasus dugaan suap jalur kereta. KPK sudah mengantongi informasi awal terkait perkara ini.

“Ada peran dari Pak Menhub, sewa helikopter. Saya juga membaca di media massa dan ini kayaknya di persidangan ya. Nanti seperti yang tadi juga Mas Tessa (Jubir KPK Tesaa Mahardhika) sampaikan, kita akan menunggu di persidangan,” ucap Asep.
 

Baca Juga:  KPK Selisik Aliran Suap Jalur Kereta ke Menhub

Sebelumnya, aliran dana kasus dugaan suap jalur kereta disebut mengarah ke Budi Karya Sumadi. Dalam fakta persidangan, mantan pejabat Ditjen Perkretaapian Kemenhub Harno Trimadi menjelaskan adanya pembiayaan sewa helikonter yang menggunakan uang korupsi.

KPK memastikan kabar itu akan ditindaklanjuti. Semua informasi baru dalam persidangan tengah dianalisis Direktorat Penindakan dan Eksekusi Lembaga Antirasuah.

“Semua informasi akan dianalisis dan didalami penyidik, terutama yang berkaitan dengan perkara utama yang sedang ditangani,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Juni 2024.