Jakarta: Pemerintah masih memberlakukan kebijakan automatic adjustment (AA). Kebijakan tersebut menahan sebagian anggaran yang dialokasikan untuk pos-pos tertentu dengan harapan untuk efisiensi belanja sebesar lima persen.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (CoRE) Akhmad Akbar Susamto menyatakan meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
"Pada tahun ini dari Januari sampai dengan Mei pertumbuhan belanja mencapai 17 persen. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan belanja di 2023 pada periode yang sama hanya sembilan persen, di 2022 bahkan hanya satu persen," ujar Akhmad dalam acara Midyear Review CoRE Indonesia dilansir
Media Indonesia, Rabu, 24 Juli 2024.
Berkaca dari hal tersebut, ia mengungkapkan ada potensi pelebaran
defisit akibat dari belanja pemerintah yang cukup kencang itu meskipun kebijakan AA yang masih diberlakukan.
"Potensi pelebaran ada dua hal. Belanja tadi yang semakin kencang terjadi lebih awal untuk banyak pos dan yang kedua yakni melambatnya pertumbuhan pendapatan pemerintah, terutama karena berakhirnya windfall harga komoditas. Ini kemudian berimbas pada penurunan pertumbuhan penerimaan perpajakan pemerintah, salah satunya dari pajak penghasilan (PPh) badan," ungkap dia.
Penerimaan pemerintah bergerak sejalan dengan harga komoditas
Penerimaan pemerintah yang berasal dari perpajakan, lanjut dia, cenderung bergerak sejalan dengan harga komoditas. Sebagai contoh, di 2023 dan 2024 penerimaan pemerintah yang berasal dari perpajakan dan harga komoditas cenderung turun. Penurunan ini berdampak pada penerimaan perpajakan pemerintah.
Sementara itu, Akhmad menilai ketika pemerintah mengalami defisit, pendanaan belanja pemerintah sebagian tersebut akan berasal dari utang.
"Kebutuhan dana untuk pendanaan semakin ketat. Utang jatuh tempo semakin meningkat dan mencapai puncaknya kemungkinan pada tiga tahun pertama pemerintahan baru, 2025-2027," pesan dia.
Sebagaimana diketahui, utang pemerintah per 31 Mei 2024 mencapai Rp8.353 triliun. Angka ini meningkat sebesar 7,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sisi lain, ia pun mengungkapkan bahwa saat ini rasio utang terhadap pendapatan sudah mencapai 300 persen. Posisi angka ini, jauh lebih tinggi posisi sebelumnya per Desember 2023 yang baru 292 persen.
"Kalau dibandingkan dengan utang totalnya sudah jauh banget. Rasionya utangnya itu sudah tiga kali lipat lebih besar dari penerimaan yang kita punya. Posisi utang pemerintah terhadap pendapatan saat ini tidak aman karena melebihi batas yang ditetapkan IMF dalam range 90 persen-150 persen," ucap dia.
Implikasi terhadap APBN
Selanjutnya, kondisi fiskal mungkin akan diperparah oleh kondisi pelemahan rupiah jika kondisi itu berlanjut.
"Akan punya banyak implikasi terhadap APBN kita karena disusun dengan menggunakan sejumlah asumsi di antaranya nilai tukar," ujar dia.
Karena itu, menjadi sangat penting bagi kita semua untuk memitigasi risiko fiskal jelang pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Satu, pengendalian belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini kencang sekarang walaupun masih ada kebijakan AA, jauh lebih kencang dibandingkan 2023 dan 2022," beber dia.
Mitigasi berikutnya, sambung dia, yaitu pentingnya peningkatan penerimaan negara karena situasi saat ini pertumbuhan penerimaan negara melambat terutama dari penerimaan perpajakan.
"Yang ketiga pentingnya kita mengendalikan defisit dan mengendalikan utang. Karena kalau tidak hati-hati utang ini akan menjadi beban kita yang serius di masa depan, baik untuk membayar pokoknya maupun membayar dari utang itu, dan ini menghambat belanja-belanja kita yang lain," tutur dia.
Streaming