Pengamat: Pemindahan Ibu Kota Harus Bertahap

Jakarta: Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan pemerintah mau tidak mau harus menjalankan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai amanat undang-undang. Tak ada pilihan selain menyelesaikan mega proyek itu.

"Mau tidak mau harus jalankan amanat UU kita sudah terkunci. Ini memang jadi masalah kalau dimundurkan tidak capai target," kata Trubus, Selasa, 4 Juni 2024.

Ia menilai sebaiknya pemerintah menyelesaikan lebih dulu berbagai permasalahan dasar di IKN. Seperti protes masyarakat adat di wilayah IKN, kemudian masalah pembebasan lahan. Lalu, persoalan penggajian yang tidak tepat waktu.

"Terlalu dipaksakan kalau targetnya Juli. Seharusnya pemindahannya tidak sekarang, tapi bertahap dan infratruktur siap," ungkap dia.

Ia mengatakan pemerintah juga harus memastikan keberlangsungan hidup di IKN Nusantara. Beragam masalah dalam pembangunan IKN dinilai akibat terburu buru.

"Menteri pun yang gantikan (pimpinan otorita IKN) juga tidak efektif karena sudah dekat masa akhir jabatan," ungkap dia.
 

Baca juga: Progres Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Sudah 84 Persen

Associate Professor dan pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University Singapura Sulfikar Amir mengatakan pengunduran diri kepala dan wakil kepala otorita IKN akan memberi efek yang cukup fatal bagi proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, yang paling krusial adalah kepastian investasi asing.

"Karena alokasi dari APBN cuma 20 persen dari total proyek dan sampai tahun ini sudah Rp72 triliun yang dialokasikan pemerintah sementara alokasi totalnya itu cuma ada sekitar Rp92 triliun. Jadi sekitar Rp20 triliun yang tersisa," ucap Sulfikar, Selasa, 4 Juni 2024.

Melihat realita yang ada di IKN, kata dia, pembangunannya masih membutuhkan infrastruktur dasar untuk membuat menjadi kota yang berfungsi secara efektif, khususnya sebagai ibu kota. Masih butuh waktu banyak membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

"Bukan hanya uang dan karena kapasitas fiskal kita terbatas maka Jokowi berharap ada investasi asing masuk dalam skala besar. Tapi sampai sekarang tidak satu pun yang masuk. Baru investasi lokal dan itu pun relatif kecil. Belum memenuhi kebutuhan yang membuat Nusantara ini berfungsi secara optimal," papar dia.