DKI Bakal Naikkan Pajak Hiburan Hingga 40%

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menaikkan pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen. Kebijakan ini dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PRD).

Dalam dokumen rancangan Perda PRD yang didapat Media Indonesia, pajak hiburan tercantum masuk dalam jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan masuk sub jenis Jasa Kesenian dan Hiburan. Pasal 51 ayat 2 menyebutkan khusus tarif PBJT jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 40 persen.

"Ya betul. Tapi harus dibaca baik-baik redaksinya karena kalau tidak salah itu tidak bulat 40 persen. Tapi pajak hiburan dapat dikenakan sampai 40 persen," ungkap Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari saat dihubungi Media Indonesia, Senin, 11 Desember 2023.

Perda PRD baru yang disahkan pekan lalu menggantikan 17 perda tentang pajak dan retribusi daerah yang lama. Dibentuknya Perda PRD juga merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Pemerintah pusat memperbolehkan pemda untuk mencari sumber-sumber pendapatan pajak baru dan diakomodir dengan membentuk sub-sub jenis pajak baru. Namun, ini harus tetap sesuai ketentuan aturan hukum yang sudah ada di atasnya," jelas dia.
 

Baca juga: Jakarta Anggarkan Rp2 Triliun untuk Cegah Banjir

Eneng mengatakan Perda PRD baru ini tidak akan langsung diterapkan tahun depan. Masih ada masa transisi selama 1-2 tahun yang dapat dijadikan waktu untuk menyosialisasikan perda baru ini. Ia pun menegaskan, dalam membahas perda ini, para pengusaha dari berbagai sektor sudah dilibatkan.

"Jadi ada masa transisi dan sosialisasi selama 1-2 tahun. Kalau ada yang keberatan bisa saja menyanggah lalu ada pasal yang diubah atau tidak digunakan sama sekali," ucapnya.

Ia meminta pengawasan terhadap pajak usaha dikencangkan. Sebab, menurut dia, bisa saja pendapatan pajak yang saat ini didapat Pemprov DKI belum maksimal karena adanya kebocoran atau penghindaran pajak dari para wajib pajak.

Terlebih, Jakarta memiliki aturan zonasi yang ketat. Menurut dia, pengusaha tidak bisa sembarangan mendirikan usaha tempat hiburan yang juga menjual serta minuman dengan kadar tinggi alkohol.

"Dibuka saja secara transparan berapa restoran dan tempat hiburan yang real di Jakarta dan berapa pajaknya," jelas Eneng.