Komisi XI DPR Minta Menkeu Buat Roadmap Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

Jakarta: Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) M Hanif Dhakiri mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran atas capaiannya dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah situasi ketidakpastian dunia.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkinan Bangsa (PKB) itu mengatakan kinerja keuangan triwulan III-2024 cukup positif, kendati masih banyak pekerjaan rumah.

"Saya apresiasi kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang cukup positif, baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan. Dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi ekonomi Indonesia cukup tangguh," kata Hanif, saat rapat perdana Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja Kemenkeu setelah terbentuknya Kabinet Merah Putih, dilansir keterangan tertulis, Kamis, 14 November 2024.

Kendati demikian, Hanif mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tahun ini tetap sesuai target sebesar 5,2 persen. Sementara dalam realisasi hingga triwulan ketiga baru mencapai 4,95 persen. Pencapaian itu penting untuk modal dasar menggenjot pertumbuhan ekonomi delapan persen sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hanif pun meminta Sri Mulyani untuk mempersiapkan roadmap menuju pertumbuhan ekonomi delapan persen hingga lima tahun ke depan. Sebab, angka pertumbuhan delapan persen itu cukup ambisius, walaupun bukan tidak mungkin untuk dicapai.

"Angka pertumbuhan delapan persen cukup ambisius. Saya optimistis bisa dicapai, tapi pemerintah perlu bekerja dengan keyakinan dan keseriusan yang lebih, karena tantangannya tidak mudah," kata Hanif.


Ilustrasi. Foto: dok MI/Ramdani

 

Baca juga: Pemerintah Tetap Pede Pertumbuhan Ekonomi Capai 5% Tahun Ini, Begini Strateginya

Histori pertumbuhan ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir

Hanif menjelaskan, histori pertumbuhan ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir berada pada kisaran lima persen. Sehingga perlu terobosan baru untuk bisa mencapai delapan persen.

Pemerintah perlu strategi terobosan guna menggenjot pertumbuhan. Misalnya, sektor-sektor mana yang akan diprioritaskan untuk berkontribusi lebih pada pertumbuhan. 

Hanif juga menyoroti masalah rasio pajak yang dicanangkan sebesar 23 persen, sementara baseline-nya ada pada kisaran 10.5 persen. Hanif mewanti-wanti untuk hati-hati akan hal ini dan perlunya pemerintah mencari cara yang kreatif, produktif dan terukur dalam upaya meningkatkan penerimaan negara.
 

Sri Mulyani penuhi undangan Komisi XI

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan, kedatangannya pada hari ini ke DPR dalam rangka memenuhi undangan Komisi XI untuk membahas kinerja keuangan pada triwulan III 2024. 

"Sebetulnya belum pernah dalam perjalanan sebagai Menkeu untuk membahas kinerja triwulan III. Tapi ini adalah agenda khusus untuk kami, untuk berkenalan, sekaligus sebagai pengantar di awal periode Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka," kata Sri Mulyani.

Adapun rapat kerja diakhiri dengan pembacaan kesimpulan, yang di antaranya akan menyiapkan roadmap pertumbuhan ekonomi delapan persen dan rasio pajak hingga 23 persen, serta memperkuat kebijakan untuk melaksanakan Anggaran Pendidikan 20 persen dalam Belanja Negara, sesuai dengan amant UUD 1945.

Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani bersama tiga Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Thomas M. Djiwandono dan Anggito Abimanyu beserta jajaran. Rapat kerja membahas kinerja keuangan pada triwulan III-2024.