50% ASN WFH, DKI Janji Pelayanan Tetap Optimal

Jakarta: Sebanyak 50 persen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bekerja dari rumah (WFH). Kebijakan itu diklaim tidak akan mengganggu pelayanan masyarakat.

"Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Agustus 2023.

Sigit mengatakan uji coba ASN WFH berlaku mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. ASN yang bisa WFH ialah mereka yang melakukan fungsi staf atau pendukung.

"Namun tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat," papar dia.

Sigit mencontohkan layanan tersebut seperti rumah sakit umum daerah (RSUD), puskesmas, satuan polisi pamong praja (Satpol PP), dan dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Kemudian dinas perhubungan hingga pelayanan tingkat kelurahan.

"Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal," ujar dia.

Selain itu, persentase ASN yang WFH dan bekerja dari kantor (WFO) akan disesuaikan selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Forum itu berlangsung pada 5 September hingga 7 September 2023.

"Rincian pegawai yang WFH 75 persen dan bekerja dari kantor 25 persen. Penyesuaian ini berlaku pada kantor-kantor pemerintahan yang dekat dari lokasi KTT ASEAN," jelas Sigit.