Menko Polhukam Respons Polemik Revisi UU TNI dan Polri

Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menuai polemik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto merespons polemik itu.

"Ya kan masih dalam proses ya," singkat Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024.

Revisi UU TNI menuai sorotan karena dinilai menunjukkan DPR tidak memiliki komitmen. Khususnya, dalam menjaga capaian reformasi TNI.

Koordinator Program Reformasi Sektor Keamanan Imparsial Husein Ahmad merespons hal itu. Sebab, memungkinkan penempatan perwira TNI aktif dalam jabatan sipil mengabaikan spesialisasi, kompetensi, pengalaman, serta masa pengabdian ASN di instansi terkait.
 

Baca: Penempatan TNI dalam Jabatan Sipil Abaikan Pengabdian ASN

Husein mengatakan kebijakan itu mengacaukan pola rekrutmen dan pembinaan karir ASN yang seharusnya berjenjang. Termasuk, mengakibatkan terjadinya demotivasi di kalangan ASN dalam konteks jenjang karir dan kepangkatan di instansinya.

"Dampak lain dari penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil adalah timbulnya tarik menarik kewenangan/ yurisdiksi perwira yang terlibat tindak pidana (termasuk korupsi) apakah diadili di peradilan umum atau peradilan militer. Hal ini mengingat hingga saat ini belum ada revisi terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,” kata Husein melalui keterangannya.

Revisi UU Polri juga mendapat sorotan dari Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra. Dia menjelaskan kenaikan usia pensiun polisi menjadi 60 tahun akan berdampak pada penumpukan perwira.

Hal itu sudah terjadi sebelumnya di TNI. Penumpukan perwira tersebut akan sangat mungkin berdampak pada penugasan anggota polisi di luar institusi kepolisian.

"Akibatnya akan banyak perwira kepolisian yang dikaryakan di luar kepolisian. Kalau datang ke dinas dukcapil, imigrasi, kita malah bertemu polisi. Tentu hal itu juga akan sangat berbahaya bagi independensi lembaga atau kementerian tersebut,” kata Ardi di kanton LBH Jakarta Pusat, Minggu, 2 Juni 2024.