KPU Jakarta: Gugat ke MK Lebih Konstitusional Ketimbang Demo di Jalan

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menghargai jika ada pihak yang keberatan atas hasil Pilkada Jakarta 2024. Keberatan tersebut sebaiknya diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Daripada harus demonstrasi di tengah jalan atau di depan kantor KPU, lebih konstitusional itu bersengketa di MK," kata anggota KPU Jakarta Doddy Wijaya saat dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 8 Desember 2024.

Kendati demikian, Doddy mengingatkan bahwa MK memiliki hukum acara sendiri terkait ketentuan gugatan hasil pemilu. Salah satunya, aturan main soal selisih persentase suara yang dapat diajukan.

Selain itu, Doddy mengeklaim KPU Jakarta sudah bersikap profesional dalam menyelenggarakan Pilkada 2024. Penyelenggaraan Pilgub Jakarta didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengikat. 
 

Baca juga:  KPU Jakarta Siap Hadapi RIDO di MK

Meski begitu, KPU Jakarta siap mempertanggungjawabkan hasil kerja selama penyelenggaraan pilkada dalam sidang di MK nantinya.

"Tentu ini bisa kami pertanggungjawabkan karena prinsip dari penyelenggaraan pemilu adalah akuntabel, yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi, pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul dibanding pasangan lainnya. Paslon nomor urut 03 itu memperoleh suara 2.183.239 suara atau 50,07 persen.