Muktamar PBNU Momentum Penyatuan Ide dan Soliditas Organisasi

Jakarta: Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang akan digelar dalam waktu dekat diharapkan menjadi momentum penting bagi penyatuan ide dan penguatan soliditas organisasi. Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin menilai 
pergulatan menjelang muktamar sering kali diwarnai dinamika yang berpotensi menimbulkan ketegangan internal.

Karena itu, ia menekankan pentingnya menjadikan muktamar sebagai ruang bersama untuk mempertemukan gagasan, menyerap aspirasi dari seluruh elemen serta mencari jalan keluar atas berbagai tantangan yang dihadapi organisasi.

Gus Rozin memilih pendekatan silaturahmi dan musyawarah dengan jajaran pengurus NU di sejumlah provinsi. Wilayah yang sudah disambangi antara lain Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Kegiatan itu dijalankan untuk memaparkan pandangan, program, dan rencana strategis yang ditawarkan guna mengantarkan NU menapaki usia satu abad lebih, sekaligus menyerap masukan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di tiap-tiap wilayah.

Menurut Gus Rozin, pencalonan diri sebagai Ketua Umum PBNU bukan semata-mata ajang adu popularitas antarpribadi untuk menduduki kursi puncak organisasi. Ia berpendapat, proses pencalonan justru hendaknya dimanfaatkan sebagai medium menyatukan ide, menampung keluhan dari akar rumput, serta merumuskan solusi atas aneka problem yang sedang dihadapi jam'iyyah.

"Poros tengah bukan poros untuk berhadapan dengan siapa pun. Poros tengah adalah jalan untuk mempertemukan berbagai pihak, meredakan ketegangan, dan mengembalikan NU kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu ukhuwah Nahdliyah dan keberlanjutan khidmah jam'iyyah," kata Gus Rozin dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 13 Agustus 2026.

 

Dalam setiap sesi dialog dengan pengurus NU di daerah, Gus Rozin mengemukakan tiga pokok pemikiran strategis untuk menjaga soliditas organisasi. Pertama, mewujudkan poros tengah demi memelihara persaudaraan dan menghentikan perpecahan. Kedua, mengukuhkan NU sebagai wadah utama masyarakat sipil bercorak keagamaan. Ketiga, menghadirkan NU yang otonom dan berkedaulatan dengan mengandalkan kekuatan warga jamaah.

Poros Tengah sebagai Pemersatu

Di antara gagasan yang rutin dilontarkan Gus Rozin ialah urgensi membentuk poros tengah sebagai alternatif menyelesaikan dinamika dan ketegangan yang terjadi di lingkungan internal NU. Ia berkeyakinan, NU tidak boleh membiarkan silang pendapat menjelma menjadi jurang pemisah yang melebar.

Perbedaan adalah hal lumrah dalam organisasi, tetapi apabila bermetamorfosis menjadi konflik yang merusak soliditas kader, maka diperlukan kearifan dan keberanian guna menemukan titik temu. Ia menekankan, poros tengah mesti menjadi ruang kolektif, bukan kelompok anyar yang berpotensi mempertebal sekat di kalangan warga NU.

Gagasan kedua yang digagas Gus Rozin ialah mengembalikan sekaligus mempertegas fungsi NU sebagai organisasi masyarakat sipil yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan. Ia memandang, NU memiliki rekam jejak panjang sebagai gerakan rakyat yang lahir dari lapisan bawah melalui pesantren, masjid, madrasah, majelis taklim, institusi pendidikan, badan otonom, komunitas, dan beragam jejaring sosial-ekonomi warga.

Dengan demikian, relasi erat NU dengan pemerintah tidak boleh mengakibatkan organisasi kehilangan pijakan sosial dan sifat kritisnya.

"NU harus menjadi sahabat pemerintah. Sahabat bisa mendukung, tetapi sahabat juga harus berani mengingatkan ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat," ujarnya.

 

Menurut perspektifnya, NU tetap harus menjalankan peran pemberdayaan, pembelaan, pendidikan masyarakat, penguatan ekonomi, serta kontrol sosial.

Gagasan ketiga yang mendapat sorotan Gus Rozin ialah mewujudkan NU yang swadaya dan tidak bergantung pada pihak luar dengan berpegang pada potensi jemaah. Ia menilai, karakter NU berbeda dengan organisasi yang lebih dulu mendirikan struktur baru kemudian menghimpun massa. NU justru sudah memiliki jamaah lebih awal, sedangkan kader dibentuk untuk menata dan menggerakkan kekuatan tersebut.

Baginya, kemandirian tidak terbatas pada persoalan pendanaan organisasi, melainkan juga mencakup pengurusan aset, pengembangan ekonomi jamaah, penguatan dunia pendidikan, penguasaan sains dan teknologi, serta kapasitas organisasi dalam mengambil keputusan secara lepas.

Dalam bingkai itu, ia mengusulkan penguatan gerakan tolong-menolong sesama jemaah, optimalisasi kepemilikan aset dan sumber daya NU, pengembangan ekonomi warga Nahdliyin, serta penguatan sarana partisipasi seperti KOIN NU.



Muktamar Nahdlatul Ulama. Foto: Istimewa

Serangkaian safari ke sejumlah daerah juga menjadi bagian dari upaya merancang program NU yang berpijak pada pengalaman dan kebutuhan riil di lapangan. Dalam diskusi dengan PWNU dan PCNU, beragam isu mengemuka, antara lain penguatan ranting dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), pesantren, kaderisasi, ekonomi jamaah, tata kelola kelembagaan, digitalisasi, relasi dengan pemerintah, serta tuntutan agar program PBNU benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh warga di akar rumput.

Menurut Gus Rozin, Muktamar NU ke-35 bukanlah sekadar ajang pemilihan pemimpin, melainkan momentum menentukan bagaimana NU memasuki abad kedua dengan tetap merawat persatuan, memperteguh kemandirian, serta menghadirkan kebaikan bagi jamaah, bangsa, dan umat manusia secara keseluruhan.