Muktamar NU Mesti Lahirkan Pemimpin Terbaik

Jakarta: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) digelar pada 27–30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jawa Timur. Wadah tersebut mesti melahirkan pemimpin terbaik.

"NU tetap wajib berpolitik, namun dalam kerangka high politics, yaitu politik yang berbasis pada moralitas dan etika kebangsaan," kata Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Taufik Damas, dalam keterangan yang dikutip Rabu, 12 Agustus 2026.

Taufik menegaskan kepemimpinan PBNU harus mampu menjaga jarak ideal dari lingkaran kekuasaan. Agar, fungsi advokasi terhadap masyarakat akar rumput berjalan optimal.

Aktivis muda NU, Hatim Gazali, menyebut moralitas kepemimpinan NU harus dijaga. Menurut Hatim, calon pemimpin PBNU harus sosok yang dapat diterima semua pihak, bebas dari afiliasi partai politik, tidak memegang jabatan publik, serta tumbuh dari tradisi pesantren.
 

Selain itu, ia mendorong PBNU memberi ruang bagi kepemimpinan muda yang transformatif, meneladani jejak KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memimpin PBNU pada usia 43 tahun dan berhasil melahirkan banyak tokoh besar.

"Muda bukan hanya dalam pengertian umur, tetapi secara substansi mampu memahami dan mendalami dinamika generasi muda," kata Hatim.

Sekretaris Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PBNU, Inayah Wulandari Wahid, menggarisbawahi bahwa independensi Ketua Umum PBNU merupakan syarat mutlak untuk mengembalikan muruah organisasi sesuai Khittah NU.

"Posisi NU harus berdiri bersama rakyat, bukan menjadi arena pertarungan kepentingan," tegas Inayah.

Inayah menyebut Muktamar ke-35 harus menjadi instrumen penyaring agar figur yang terpilih benar-benar memiliki rekam jejak bersih. Yakni, teruji keberpihakannya pada pembenahan internal, serta memiliki akar kuat pada tradisi pesantren di tengah dinamika persoalan nasional dan global.

Muktamar Nahdlatul Ulama. Foto: Istimewa

Ketua Umum Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PB PMII), Wulansari Aliyatul Solikhah (Wulan), menekankan bahwa independensi PBNU tidak boleh hanya bergantung pada ketokohan figur ketua umum. Melainkan harus dibangun melalui sistem tata kelola organisasi solid dan transparan.

"Integritas adalah syarat utama. Ketika seorang pemimpin dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan, integritas itulah yang menjadi karakter organisasi. NU itu jauh lebih besar daripada sekadar popularitas calon Ketua Umum," kata Wulan.

Sejumlah figur berkultur pesantren yang mulai ramai dibicarakan publik sebagai calon Ketua Umum PBNU antara lain Yahya Cholil Staquf, Nasaruddin Umar, Zulfa Mustofa, Abdussalam Shohib (Gus Salam), Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Abdul Ghofar Rozin, dan Abdul Hakim Mahfuds (Gus Kikin).