Inflasi Pangan 4,06%, BI dan Pemda Perkuat Pasar Murah

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi pangan bergejolak atau volatile food sebesar 4,06 persen. Untuk menjaga stabilitas harga, BI bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait memperkuat pengendalian pasokan serta distribusi pangan.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan pengendalian inflasi pangan dilakukan melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Strategis (GPIPS) yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sejumlah lembaga terkait.

"Untuk volatile food inflation, kami bersyukur ada program bersama pemerintah, namanya GPIPS, Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Strategis. Bersama dengan Kemenko Ekonomi, Pemda, dan lembaga lainnya di daerah, kita mengadakan berbagai gerakan untuk pengendalian inflasi," ujar Destry dalam Raker Gabungan bersama Komite IV DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 14 September 2026.

Menurut dia, upaya pengendalian tersebut mencakup fasilitasi distribusi pangan, kerja sama antardaerah, dan penguatan neraca pangan untuk menjaga ketersediaan pasokan.
 

Inflasi pangan 4,06%

Destry mengatakan, inflasi pangan masih dapat dikendalikan di bawah batas lima persen. Posisi terakhir volatile food inflation tercatat sebesar 4,06 persen.

"Alhamdulillah gerakannya masih jalan terus, sehingga volatile food inflation masih bisa kami kendalikan di bawah lima persen, posisi terakhir itu adalah di 4,06 persen," kata Destry.


Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti. Foto: tangkapan layar YouTube Metro TV.
 

Meski berada di bawah lima persen, BI tetap mewaspadai perkembangan harga komoditas pangan dan energi global. Kenaikan harga minyak dunia dapat meningkatkan biaya distribusi dan memberikan tekanan terhadap harga pangan.

Pengendalian juga menjadi perhatian di daerah yang mengalami tekanan harga lebih tinggi. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diarahkan untuk menjaga pasokan serta kelancaran distribusi komoditas pangan.
 

Pasar murah dan distribusi diperkuat

Selain menjaga pasokan, intervensi dilakukan melalui kegiatan pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

BI dan pemerintah daerah juga mendorong kerja sama antardaerah ketika terjadi ketidakseimbangan pasokan. Langkah tersebut ditujukan untuk membantu mengurangi tekanan harga akibat keterbatasan komoditas di wilayah tertentu.

Pengendalian inflasi pangan menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. BI menargetkan inflasi secara keseluruhan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus satu persen.

Keberlanjutan pengendalian pasokan, distribusi, dan pasar murah akan menjadi salah satu faktor yang diperhatikan pemerintah dan BI dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah perubahan harga komoditas global.