Skandal Militer Malaysia Picu Reformasi Antikorupsi dan Disiplin

Kuala Lumpur: Pemerintah Malaysia berencana merombak sistem antikorupsi di lingkungan militer menyusul serangkaian skandal yang dinilai telah menggerus kepercayaan publik. Menteri Pertahanan Khaled Nordin mengatakan kementeriannya akan meninjau ulang seluruh proses tender dan pengadaan, sekaligus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kebijakan pencegahan korupsi di Angkatan Bersenjata Malaysia (MAF).

Pernyataan tersebut disampaikan Khaled pada Senin, 12 Januari 2026, dalam acara tahunan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan yang dihadiri personel militer dan disiarkan langsung ke kamp-kamp militer di Semenanjung Malaysia serta Malaysia Timur.

Ia menegaskan praktik korupsi telah mencoreng kredibilitas institusi pertahanan negara. “Korupsi adalah kanker yang menghalangi kita untuk bersaing sebagai kekuatan menengah,” ujarnya.

Mengutip Channel News Asia, evaluasi tersebut dilakukan setelah otoritas antikorupsi menahan mantan kepala angkatan darat Malaysia dan empat orang lainnya pada 7 Januari terkait dugaan suap dalam kontrak pengadaan militer.

Aparat keamanan juga menggeledah sejumlah perusahaan yang disebut berulang kali memperoleh kontrak bernilai tinggi. Menurut Khaled, korupsi berdampak langsung pada kualitas aset pertahanan, membahayakan keselamatan prajurit, dan memicu pemborosan anggaran negara.

Selain isu korupsi, Khaled turut menyoroti dugaan perilaku tidak bermoral di sejumlah kamp militer yang viral di media sosial. Beberapa video yang disebut direkam di Pangkalan Udara Subang memperlihatkan aktivitas yang oleh warganet dijuluki sebagai budaya hedonistik di kalangan perwira. Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (RMAF) sebelumnya mengonfirmasi 20 perwira terlibat dan akan dikenai sanksi disiplin.

Khaled menegaskan tidak ada toleransi terhadap perilaku semacam itu. “Apa pun sebutannya, perilaku tersebut merendahkan martabat, tidak bermoral, dan bertentangan dengan nilai kehidupan Islami,” ujarnya.

Ia juga menekankan tidak boleh ada pelecehan, perundungan, maupun perlakuan tidak manusiawi di lingkungan militer, serta memperingatkan bahwa pelanggar dapat diberhentikan secara tidak hormat.

Dalam pidatonya, Khaled menyinggung sejumlah kasus lain yang mencoreng nama MAF, termasuk dugaan kolusi intelijen militer dengan sindikat penyelundupan serta kasus perundungan yang menyebabkan kematian seorang prajurit pada 2025. Ia menilai berbagai rencana reformasi sebelumnya gagal karena tidak disertai pelaksanaan yang tegas.

“Cukup dengan rencana di atas kertas. Kita butuh tindakan nyata yang tegas dan adil,” katanya.

Tahun ini, Kementerian Pertahanan Malaysia memperoleh anggaran sebesar 21,74 miliar ringgit, meningkat 2,92 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 6 miliar ringgit dialokasikan untuk pengadaan aset pertahanan. Malaysia dijadwalkan menerima pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan dan drone ANKA buatan Turki, serta memulai pengadaan sistem pertahanan udara dan kapal pendukung multiguna.

Khaled juga menegaskan komitmen Malaysia menjaga kepentingan nasional di Laut China Selatan, yang masih diwarnai ketegangan, termasuk dengan China. Ia menyatakan Malaysia akan tetap mengedepankan diplomasi, sembari memperkuat kesiapsiagaan pertahanan.

“Kami tidak boleh lengah karena kawasan ini penuh ketidakpastian dan potensi konflik,” ujarnya. (Keysa Qanita)

Baca juga:  Sejumlah Perwira Malaysia Terancam Sanksi Displin Terkait Skandal Markas Militer