Sekutu Trump, Viktor Orban Kalah dalam Pemilu di Hongaria

Budapest: Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, kehilangan kekuasaan pada pemilu Minggu 12 April 2026.

Ini menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Orban setelah 16 tahun berada di tampuk kepemimpinan.

Rakyat Hongaria memberikan suara dalam jumlah rekor untuk arah pro-Uni Eropa yang dipimpin oleh rival sayap kanan tengah, Peter Magyar. Orban adalah penentang utama upaya Uni Eropa untuk membantu Ukraina menangkis invasi Rusia.

"Seperti yang kami janjikan, seperti yang kami harapkan, hari ini, pada 12 April 2026, Hungaria dan beberapa juta orang kembali membuat sejarah, tepat 23 tahun setelah referendum tentang bergabung dengan Uni Eropa di Hongaria,” ujar Magyar, seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin 13 April 2026.

Magyar mengatakan, Orban telah mengakui kekalahan, dengan partainya, Tisza, diproyeksikan memenangkan 135 mandat di parlemen yang beranggotakan 199 kursi, mayoritas dua pertiga, berdasarkan hasil sementara.

"Perdana Menteri Viktor Orban baru saja menelepon untuk mengucapkan selamat atas kemenangan kami," tulis Magyar di media sosial.

Diperhatikan AS dan Uni Eropa

Pemungutan suara pada hari Minggu dipantau dengan saksama di seluruh Eropa dan di Amerika Serikat.

Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen memuji kemenangan telak partai oposisi Tisza Hungaria sebagai langkah negara tersebut menuju Eropa.

"Jantung Eropa berdetak lebih kencang di Hongaria malam ini," kata von der Leyen dalam sebuah unggahan di X.

"Hongaria telah memilih Eropa. Sebuah negara merebut kembali jalannya menuju Eropa. Uni Eropa semakin kuat,” jelasnya.

Orban, seorang nasionalis dan menyebut dirinya sebagai "duri" di sisi Uni Eropa, dan pembela "demokrasi illiberal", dekat dengan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Trump memberikan dukungannya kepada Orban, pemimpin Uni Eropa yang menjabat paling lama saat ini, dan mengirim Wakil Presiden AS JD Vance untuk berdiri di samping Orban beberapa hari sebelum pemungutan suara - meskipun duta besar AS untuk Uni Eropa membantah adanya "campur tangan" AS.