Pemerintah Fokus Pastikan Pemulangan WNI Aktivis GSF dari Israel

Jakarta: Pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan keselamatan dan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan setelah intersepsi Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0.

Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan, pemerintah terus mengupayakan akses komunikasi dengan para WNI yang berada dalam armada tersebut.

“Kita perlu tekankan bahwa fokus pemerintah saat ini memastikan keselamatan teman-teman kita yang ada di sana, keselamatan para WNI yang ada di sana,” ujar Yvonne dalam press briefing di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.

Menurut Yvonne, pemerintah juga terus mengupayakan pemulangan WNI secepat mungkin dalam kondisi aman.

“Kita mengupayakan selalu akses komunikasi dan juga pemulangan secepat mungkin tanpa hambatan dan dalam kondisi yang aman,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan, komunikasi intensif masih terus dilakukan untuk memastikan posisi dan kondisi para WNI.

“Kemlu masih terus melakukan komunikasi mengenai posisi, kondisi, dan akses komunikasi terhadap WNI,” ujar Heni.

Ia mengatakan pemerintah memaksimalkan seluruh kanal komunikasi diplomatik dan konsuler untuk memastikan keberadaan para WNI.

Menurut Heni, hingga kini pemerintah masih belum dapat berkomunikasi langsung dengan para WNI yang ditahan.

“Semua kanal komunikasi kita maksimalkan untuk lebih memastikan keberadaan para WNI kita,” katanya.

Selain melalui jalur diplomatik dan kekonsuleran, Indonesia juga menggunakan jalur komunikasi melalui pihak ketiga untuk mempercepat akses informasi terkait para WNI tersebut.

Intersepsi Israel

Pasukan Israel dilaporkan menyergap dan menaiki sejumlah kapal yang tergabung dalam GSF 2.0 di perairan internasional dekat Siprus pada Senin, 18 Mei 2026.

Penyelenggara GSF menyebut sekitar 10 kapal dari total 60 kapal dalam konvoi diintersepsi sekitar 70 mil laut dari Pulau Siprus.

Armada tersebut berangkat dari Marmaris, Turki, dalam upaya menembus blokade Israel terhadap Jalur Gaza yang telah berlangsung sejak 2007.

Misi kemanusiaan itu diikuti 426 peserta dari 40 negara, termasuk Indonesia. Sedikitnya sembilan WNI dikonfirmasi ditangkap dan ditahan otoritas Israel.