Jerman Kecam Langkah Israel Perketat Kendali di Tepi Barat

Berlin: Pemerintah Jerman mengkritik Israel atas persetujuan sejumlah langkah terbaru yang ditujukan untuk memperkuat kendali di wilayah Tepi Barat.

“Kebijakan tersebut bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional dan menjadi hambatan tambahan bagi terwujudnya solusi dua negara,” kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, dikutip dari laporan Anadolu Agency, Selasa, 10 Februari 2026

Ia menegaskan bahwa Israel, menurut hukum internasional, dipandang sebagai kekuatan pendudukan di Tepi Barat. Dalam kerangka tersebut, hukum internasional melarang pihak pendudukan memindahkan penduduk sipilnya ke wilayah yang diduduki.

“Pemindahan sejumlah aktivitas administratif kepada otoritas sipil Israel juga bertentangan dengan sifat sementara dari suatu pendudukan,” tambah juru bicara tersebut.

Ia menekankan bahwa sikap pemerintah Jerman jelas, yakni Tepi Barat merupakan bagian integral dari negara Palestina di masa depan. Atas dasar itu, Berlin menyatakan terus mendorong penyelesaian konflik melalui perundingan menuju solusi dua negara.

Sebelumnya pada Minggu, Kabinet Keamanan Israel menyetujui langkah-langkah yang bertujuan mengubah kerangka hukum dan sipil di Tepi Barat yang diduduki guna memperkuat kontrol Israel atas wilayah tersebut.

Penyiar publik Israel, KAN, melaporkan bahwa keputusan tersebut mencakup pencabutan undang-undang yang melarang penjualan tanah di Tepi Barat kepada individu swasta Israel, pembukaan kembali catatan kepemilikan tanah, serta pengalihan kewenangan penerbitan izin pembangunan di sebuah blok permukiman dekat Hebron dari otoritas kota Palestina kepada administrasi sipil Israel.

Baca juga:  Sekjen PBB Kecam Keputusan Israel Perluas Kendali di Tepi Barat